KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Hari Ini, DPR: Selamat Menikmati!

Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku menyambut berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mulai hari ini dengan haru dan suka cita.

“Perjuangan panjang kita mengganti KUHP warisan penjajah Belanda dan KUHAP warisan orde baru akhirnya bisa terlaksana setelah 29 tahun reformasi,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).

Menurut dia, dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru ini, hukum di Indonesia memasuki babak baru yang tidak lagi menjadi aparatus represif kekuasaan, melainkan alat untuk mencari keadilan bagi rakyat.

“Harusnya pembaharuan KUHP dan KUHAP baru kita laksanakan di awal reformasi, tapi selalu ada halangan dan rintangan,” ujar Politikus Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, Habiburokhman juga menyampaikan selamat menikmati berlakukan KUHP dan KUHAP baru ini kepada seluruh rakyat Indonesia.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami sampaikan selamat menikmati dua aturan hukum pidana utama yang sangat reformis, pro penegakan HAM dan jauh lebih maksimal menghadirkan keadilan,” tandas Habiburokhman.

Kritik terhadap KUHAP Baru

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengkritisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan diberlakukan mulai Jumat (2/12/2025).

Pasalnya, dia menyebut bahwa dokumen KUHAP yang akan diberlakukan itu baru bisa diakses pada Selasa (30/12/2025). Hal itu menyebabkan waktu yang digunakan untuk mengkaji aturan tersebut sangat singkat.

“Besok tanggal 2 Januari akan berlaku KUHAP baru ini, dan berlaku KUHP yang disahkan 2023. Apa akibatnya? Akibatnya ini semua orang bingung nih. Kita tahu bersama, KUHAP yang baru ini, baru kita dapatkan bersama dokumennya per 30 Desember. Bayangkan negara dalam konteks ini sangat membahayakan setiap kita bersama, setiap warga, setiap rakyat, setiap orang, dengan mempertaruhkan aturan yang akan berlaku besok 1 hari, baru kita dapatkan 2 hari yang lalu,” kata Isnur dalam Konferensi Pers bertajuk Deklarasi Indonesia Darurat Hukum secara daring, Kamis (1/1/2026).

Singkatnya waktu untuk mengkaji KUHAP bukan hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga aparat penegak hukum yang akan menjalani aturan yang tertera pada KUHAP. Masing-masing penegak hukum, kata Isnur, juga mengalami kebingungan untuk memahami aturan dalam KUHAP.

“KUHAP sendiri, pertama belum ada sosialisasi yang cukup. Kita nggak tahu nih seperti apa pemahaman polisi, pemahaman jaksa, pemahaman hakim. Dan KUHAP itu memandatkan ada berapa aturan-aturan turunan,” ujar Isnur.

“Akhirnya lagi-lagi kita melihat sekarang sudah keluar dua peraturan yang dibuat oleh masing-masing lembaga. Kejaksaan karena bingung, bikin edaran sendiri. Mahkamah agung karena bingung, bikin edaran sendiri. Nah polisi sekarang belum tahu nih. Saya tanya sama beberapa kawan-kawan di Internal Kepolisian, mereka masih gagap, nggak tahu gimana caranya. Tak terbayangkan nanti malam jam 00.01, para penyidik memperlakukan tindakan-tindakan atau peraturan-peraturan yang sebelumnya seperti apa,” tandas dia.

Kritik Terhadap KUHP Baru

Isnur menjelaskan bahwa peraturan pemerintah (PP) yang menjadi turunan KUHP belum semuanya diterbitkan. Padahal, Isnur menegaskan bahwa KUHP yang disahkan pada 2023 lalu itu memiliki waktu tiga tahun untuk menerbitkan sejumlah PP sebagai aturan turunan sebelum diberlakukan pada Januari 2026.

“KUHP ini disahkan 2023, punya 3 tahun transisi. Nah, 3 tahun transisi itu wajib ada tiga PP. RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Komutasi, RPP Living Law, RPP Tindak Pidana Tindakan. Banyak orang bertanya, dipidana ini ada sekarang misalnya pidana kerja sosial, terus bagaimana pelaksanaannya? Belum ada. Belum ada RPP-nya. Belum muncul sekarang. Belum banyak juga dibahas, entah sampai kapan ini muncul ini,” kata Isnur dalam Konferensi Pers bertajuk Deklarasi Indonesia Darurat Hukum secara daring, Kamis (1/1/2026).

“RPP Living Law, Pasal 2 misalnya, bagaimana penerapan hukum adat. Udah mau selesai tapi nggak ada kabarnya. Jadi besok 2 Januari, KUHP diberlakukan tapi bahkan 3 tahun kewajiban pemerintah membuat aturan turunan belum ada,” tambah dia.

Menurut Isnur, ketiadaan aturan turunan ini menyebabkan masing-masing aparat penegak hukum memiliki tafsirnya masing-masing. Hal itu berpotensi menyebabkan mereka menerapkan KUHP secara suka-suka sehingga membuat masyarakat menjadi korban.

“Makanya kami mendesak situasi presiden, Anda tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Kekacauan yang terjadi setiap orang yang salah tangkap, setiap orang yang salah tahan, setiap orang yang salah penjara, setiap orang yang salah proses hukum. Setiap keseluruhan perundang- undangan terjadi oleh penyidik, penuntut, hakim, itu akibat tanggung jawab dari pemerintah. Dari presiden, dari menteri hukumnya, dari menkonya, dari DPR-nya. Anda disumpah, Anda diikat janji untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi setiap hak asasi manusia warga. Jadi setiap elemen pelanggaran adalah tanggung jawab presiden,” tutur Isnur.

“Pertanggung jawaban Prabowo, pertanggungjawaban para penanggung jawab, penuh pertanggung jawabannya. Setiap warga negara berhak menggugat, setiap warga negara berhak untuk mengajukan ini sebagai kejahatan yang serius, ya. Karena berdampak pada sekian banyak juta orang,” lanjut dia.

Isnur menegaskan pihaknya menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menunda berlakunya KUHP sampai ada PP yang menjadi aturan turunannya.

“Siapkan dulu dengan matang transisinya semuanya, lahirkan dulu RPP-nya, ya dan buat RPP itu, buat aturan turunan itu, dengan partisipatif terbuka, gitu. Undang kampus, undang dosen-dosen, undang masyarakat, kita kan nggak tahu nih, sejauh mana pembahasannya, siapa yang menyusun, sekarang gimana dokumennya, bagaimana kita bisa kasih masukan. Itu kan nggak dibuat sedemikian rupa, ruang partisipasi publiknya, gitu. Dan lagi-lagi rakyat yang jadi korban, masyarakat yang akan menderita,” tandas Isnur.