REGIONAL:
- Maraknya tawuran di Jakarta memunculkan usulan penataan ulang kawasan rawan konflik seperti Manggarai untuk solusi jangka panjang.
- Pemprov DKI terbuka menerima masukan masyarakat dan legislatif, menekankan pentingnya partisipasi seluruh ekosistem lokal.
- Pemprov DKI menargetkan pemberantasan total tawuran, didukung Satgas Jaga Jakarta dan penegakan hukum yang tegas oleh kepolisian.
Suara.com - Maraknya lagi tawuran di beberapa wilayah di Jakarta sejak beberapa hari lalu memantik wacana penataan ulang kawasan yang kerap menjadi arena pertarungan antar warga.
Usulan perombakan wilayah dianggap sebagai salah satu opsi solusi untuk memutus mata rantai konflik horizontal yang seolah tak berkesudahan, contohnya seperti di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim menegaskan bahwa Pemprov DKI sangat terbuka terhadap segala masukan konstruktif yang masuk.
Menurutnya, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai ide yang datang dari masyarakat maupun legislatif demi menciptakan ketenteraman warga.
"Semua masukan dari berbagai pihak dan elemen masyarakat maupun parlemen, tentu jadi bahan pertimbangan untuk kemudian diformulasikan gagasan yang paling tepat dalam menanggulangi masalah tawuran ini," ujar Chico kepada wartawan, Senin (5/1/2026).
Kendati demikian, Chico menekankan bahwa racikan formula penanganan tawuran tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata.
Ia menyoroti urgensi keterlibatan aktif dari ekosistem lingkungan setempat untuk bersama-sama meredam potensi gesekan.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada pihak-pihak eksternal yang disinyalir kerap menjadi "kompor" atau pemicu pecahnya keributan di lokasi tersebut.
"Yang pasti, yang paling penting adalah partisipasi dari semua pihak dibutuhkan. Termasuk warga sendiri, orang tua dari anak anak muda yang terlibat tawuran, pihak-pihak luar wilayah Manggarai yang selama ini terpantau melakukan provokasi," tegas Chico.
Chico, mewakili Pemprov DKI, juga berharap aparat penegak hukum dapat mengambil langkah tegas terhadap para pelaku tawuran agar memberikan efek jera.
"Forkopimda, khususnya pihak kepolisian, tentu diharapkan tegas dalam menegakkan hukum namun terukur dalam proses penanganan di lapangan," pungkasnya.
Pemprov DKI sendiri sudah sejak bulan November 2025 kemarin mengadakan Satgas Jaga Jakarta untuk menangani isu kerawanan sosial seperti tawuran, konflik antarwarga, hingga kriminalitas.
Dari program tersebut, Pemprov DKI menargetkan pemberantasan total aksi tawuran, yang pada 2025 lalu masih tercatat sebanyak 440 kejadian dalam rilis akhir tahun Polda Metro Jaya.
TERPOPULER