- Satgas Galapana DPR RI mendesak percepatan pembangunan 15.000 Huntara di Aceh sebelum bulan Ramadan tiba.
- Penyelesaian akurat validasi data penerima manfaat dan sinkronisasi lokasi menjadi kunci utama percepatan pembangunan.
- BUMN berkomitmen membangun 15.000 unit hunian, yang realisasinya memerlukan kolaborasi erat lintas instansi terkait.
Suara.com - Persoalan kemanusiaan pascabencana banjir di Aceh kini memasuki fase krusial. Satuan Tugas atau Satgas Galapana DPR RI menegaskan pentingnya langkah cepat dalam pembangunan hunian sementara alias huntara.
Sebab, warga Aceh kini masih banyak yang bertahan di tenda-tenda darurat. Urgensi ini kian meningkat mengingat umat Muslim akan segera menyambut bulan suci Ramadan.
Kondisi lapangan menunjukkan bahwa warga terdampak masih menghadapi keterbatasan fasilitas di pengungsian.
Menanggapi hal tersebut, Satgas Galapana DPR RI bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektoral guna memangkas birokrasi yang menghambat distribusi bantuan infrastruktur.
Sinkronisasi Data Jadi Kunci Utama
Perwakilan Satgas Galapana DPR RI, TA Khalid, dalam keterangan resminya menyatakan prinsipnya seluruh instansi terkait, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, telah menyatakan kesiapan penuh.
Namun, kendala klasik mengenai validasi data di lapangan masih menjadi ganjalan yang harus segera diselesaikan.
TA Khalid menggarisbawahi bahwa efektivitas pembangunan Huntara sangat bergantung pada seberapa akurat data yang disajikan oleh pemerintah daerah.
Sinkronisasi antara data penerima manfaat dan ketersediaan lahan menjadi poin krusial, agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan atau salah sasaran.
Baca Juga: Aceh dan Bencana: Ketangguhan di Tanah Serambi Mekkah
“Kesiapan untuk membangun sudah ada. Yang perlu kita perkuat bersama saat ini adalah kesamaan data dan kejelasan lokasi, agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar TA Khalid, Selasa (6/1/2026).
Pernyataan ini menegaskan komitmen anggaran dan material dari pusat tidak akan berarti banyak tanpa dukungan teknis dari level kabupaten/kota, yang memahami detail kondisi geografis dan demografis warga terdampak.
Komitmen BUMN Siapkan 15.000 Unit Huntara
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung intensif semalam, terungkap sebuah komitmen besar dari sektor korporasi negara.
Pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama BP BUMN telah menyatakan kesiapan mereka untuk membangun hingga 15.000 unit Huntara di titik-titik terdampak banjir di Aceh.
Angka ini diharapkan mampu mencakup seluruh kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal atau yang rumahnya mengalami kerusakan berat.
Namun, realisasi dari 15.000 unit ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pemutakhiran data secara real-time yang melibatkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) di tingkat provinsi dan kabupaten.
Lokasi pembangunan harus segera ditetapkan untuk memastikan alat berat dan material bangunan dapat dimobilisasi tanpa hambatan administratif atau sengketa lahan.
Satgas Galapana menekankan bahwa proses ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah kabupaten/kota, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Pemerintah Provinsi Aceh.
Koordinasi yang intensif diharapkan dapat menyatukan data, mempercepat pengambilan keputusan, dan menghindari tumpang tindih di lapangan.
Kolaborasi Lintas Instansi dan Harapan Jelang Ramadan
Ketegasan Satgas Galapana ini bukan tanpa alasan. Pengalaman pemulihan bencana di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa keterlambatan sinkronisasi data seringkali membuat pembangunan fisik tertunda berbulan-bulan.
Di Aceh, tantangan cuaca dan aksesibilitas wilayah seringkali menjadi faktor tambahan yang mempersulit keadaan.
Oleh karena itu, TA Khalid mengingatkan bahwa beban tanggung jawab ini harus dipikul bersama.
Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dalam menjemput bola, memastikan setiap warga yang berhak sudah terdata dengan jelas berdasarkan nama dan alamat.
“Jika data penghuni dan lahan sudah sinkron, pembangunan Huntara bisa langsung dipercepat. Ini kerja bersama, bukan tanggung jawab satu pihak saja,” tambahnya.
Satgas Galapana DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dan berperan sebagai penghubung antarinstansi, sehingga pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan lancar, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Peran DPR RI di sini adalah memastikan fungsi pengawasan berjalan maksimal agar komitmen BUMN benar-benar terwujud di lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Melalui langkah ini, diharapkan masyarakat terdampak banjir dapat segera menempati Huntara yang layak dan aman, serta menjalani Ramadan dengan lebih tenang dan bermartabat.
Keberadaan Huntara bukan sekadar tempat berteduh, melainkan simbol pemulihan martabat bagi warga Aceh yang telah berjuang menghadapi cobaan bencana alam.
