Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ganjar: Sikap PDI Perjuangan Sangat Jelas!

Bella, Bagaskara Isdiansyah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 14:32 WIB
Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ganjar: Sikap PDI Perjuangan Sangat Jelas!
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026). (Suara.com/BagaskaraIsdiansyah)
baca 10 detik
  • Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menegaskan partai tetap konsisten mendukung Pilkada melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.
  • Ganjar Pranowo menyampaikan hal tersebut di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (10/1/2026) saat HUT dan Rakernas PDIP.
  • PDIP menilai pengembalian Pilkada melalui DPRD merupakan kemunduran dari pencapaian demokrasi pasca-Reformasi.

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan tegas mengenai munculnya wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Ganjar memastikan bahwa sikap partai berlambang banteng moncong putih tersebut tetap konsisten mendukung kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung.

Ia menjelaskan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia telah melewati perdebatan panjang terkait mekanisme pemilihan ini.

Ganjar mengingatkan kembali sejarah perubahan sistem dari masa ke masa, mulai dari era Orde Baru hingga lahirnya semangat Reformasi.

"Oh ya, kita kan sudah jelas ya, beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan. Perdebatannya sudah cukup panjang. Kita pernah pemilihan DPRD era Orde Baru," ujar Ganjar saat menanggapi pertanyaan media terkait sikap PDIP di sela-sela Arena HUT dan Rakernas PDIP, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah ini memaparkan bahwa setelah reformasi, masyarakat menghendaki adanya keterlibatan langsung dalam menentukan pemimpin di daerah.

Hal ini kemudian diperkuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dikukuhkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Lalu dengan adanya reformasi, kemudian masyarakat menghendaki itu secara langsung. Kemudian dibuatlah undang-undang. Pada saat undang-undang dibuat, saat itu dipilih DPRD. Era Pak SBY kemudian membuat Perppu. Dan kemudian diberlakukan undang-undang langsung. Nah pada saat itu ujian-ujian, judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung," jelasnya.

Ganjar menilai, jika Indonesia kembali menerapkan sistem pemilihan melalui DPRD, hal tersebut merupakan sebuah kemunduran atau reduksi terhadap pencapaian demokrasi yang telah dibangun.

baca juga

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa PDIP tidak akan bergeser dari prinsip pemilihan langsung oleh rakyat.

"Kalau kita mau reduksi lagi, rasanya kita akan mengalami kemudian pada soal itu. Jadi sikap PDI perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan Kepala Daerah secara langsung," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi

Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi

News | Sabtu, 10 Januari 2026 | 13:21 WIB

Peta Dukungan Pilkada Lewat DPRD di Senayan, Siapa Ingin Ganti Suara Rakyat?

Peta Dukungan Pilkada Lewat DPRD di Senayan, Siapa Ingin Ganti Suara Rakyat?

Liks | Jum'at, 09 Januari 2026 | 22:46 WIB

Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional

Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional

News | Jum'at, 09 Januari 2026 | 19:38 WIB

PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik

PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik

News | Jum'at, 09 Januari 2026 | 18:12 WIB

PDIP Gelar HUT ke-53 dan Rakernas di Ancol, Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang

PDIP Gelar HUT ke-53 dan Rakernas di Ancol, Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang

News | Jum'at, 09 Januari 2026 | 11:09 WIB

Alarm 84 Persen: Penolakan Gen Z Pilkada Lewat DPRD dan Bahaya Krisis Legitimasi

Alarm 84 Persen: Penolakan Gen Z Pilkada Lewat DPRD dan Bahaya Krisis Legitimasi

Opini | Jum'at, 09 Januari 2026 | 07:55 WIB

Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra

Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra

News | Kamis, 08 Januari 2026 | 18:49 WIB

Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya

Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya

News | Kamis, 08 Januari 2026 | 18:41 WIB

Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki

Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki

News | Kamis, 08 Januari 2026 | 17:40 WIB

Tanggapi Survei LSI Denny JA, PKB Sebut Pilkada Lewat DPRD Bagian dari Demokrasi

Tanggapi Survei LSI Denny JA, PKB Sebut Pilkada Lewat DPRD Bagian dari Demokrasi

News | Kamis, 08 Januari 2026 | 16:53 WIB

Terkini

Menteri Agama Mundur dan Fokus Maju Calon Ketua Umum PBNU, Bakal Duel vs Petahana?

Menteri Agama Mundur dan Fokus Maju Calon Ketua Umum PBNU, Bakal Duel vs Petahana?

Jatim | Rabu, 26 Agustus 2026 | 17:52 WIB

Pengeboran PLTP Gunung Ungaran Bisa Dihentikan Jika Potensi Tak Terbukti

Pengeboran PLTP Gunung Ungaran Bisa Dihentikan Jika Potensi Tak Terbukti

Jawa Tengah | Rabu, 26 Agustus 2026 | 17:51 WIB

Hukum Kok Butuh FYP? Ketika Viralitas Jadi Syarat Menindak Turis Nakal

Hukum Kok Butuh FYP? Ketika Viralitas Jadi Syarat Menindak Turis Nakal

Your Say | Rabu, 26 Agustus 2026 | 17:51 WIB

Tayang 10 September, Crew Girl Hadirkan Kisah Atlet Remaja Penuh Romansa

Tayang 10 September, Crew Girl Hadirkan Kisah Atlet Remaja Penuh Romansa

Your Say | Rabu, 26 Agustus 2026 | 17:50 WIB

Bukan Sekadar Gaya, Fashion Jadi Cara Anak Mengekspresikan Diri dan Bersinar

Bukan Sekadar Gaya, Fashion Jadi Cara Anak Mengekspresikan Diri dan Bersinar

Lifestyle | Rabu, 26 Agustus 2026 | 17:49 WIB

Anggaran MBG Dipotong Rp27,8 Triliun, Bayaran Dapur SPPG Ikut Disunat

Anggaran MBG Dipotong Rp27,8 Triliun, Bayaran Dapur SPPG Ikut Disunat

Bisnis | Rabu, 26 Agustus 2026 | 17:49 WIB

Disita, 3 Moge Mewah Milik Kepala Bea Cukai Kediri Kini Nangkring di Gedung KPK

Disita, 3 Moge Mewah Milik Kepala Bea Cukai Kediri Kini Nangkring di Gedung KPK

News | Rabu, 26 Agustus 2026 | 17:47 WIB

Sengaja Dibakar! Ini Daftar Konglomerat RI yang Kuasai Lahan Sawit di Kalimantan

Sengaja Dibakar! Ini Daftar Konglomerat RI yang Kuasai Lahan Sawit di Kalimantan

Video | Rabu, 26 Agustus 2026 | 17:45 WIB

'Merebut Kembali Indonesia!' GERAM Ikut Melebur Bersama Warga Pati Geruduk DPR Besok

'Merebut Kembali Indonesia!' GERAM Ikut Melebur Bersama Warga Pati Geruduk DPR Besok

News | Rabu, 26 Agustus 2026 | 17:44 WIB

Prabowo Minta Cabut Perda, Tokoh Dayak Tegaskan Peladang Jangan Dikambinghitamkan Soal Karhutla

Prabowo Minta Cabut Perda, Tokoh Dayak Tegaskan Peladang Jangan Dikambinghitamkan Soal Karhutla

Video | Rabu, 26 Agustus 2026 | 17:43 WIB

×