Kejar Target Sebelum Ramadan, Mendagri Minta Bantuan 15 Ribu TNI-Polri Bersihkan Lumpur Sumatra

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengajukan permintaan penambahan personel Bawah Kendali Operasi (BKO) secara besar-besaran untuk membantu proses pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.

Tito meminta dukungan 5.000 personel Polri dan 10.000 personel TNI untuk fokus pada pembersihan sisa-sisa lumpur.

Menurutnya, langkah ini sangat mendesak dilakukan agar pembersihan area sungai, daratan, hingga ke pemukiman warga dan fasilitas publik dapat segera tuntas.

"Saya minta Pak Kapolri, saya sampaikan mohon dukungan Satgas DPR. Paling nggak 5.000 lah. Nanti daerahnya dimana kita lihat nanti, petanya," kata Tito dalam rapat koordinasi tersebut, dikutip dari streaming Youtube DPR RI, Sabtu (10/1/2026).

Selain kepada Kapolri, permintaan serupa juga disampaikan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Tito menilai jumlah personel yang ada saat ini masih sangat minim dibandingkan luasnya area yang terdampak.

"Dan kemudian saya sampaikan juga kepada Pak Maruli (Kepala Staf Angkatan Darat), kira-kira bisa nggak 10.000. Karena kalau cuma 1.000 aja tenggelam," katanya.

Tito mengungkapkan, bahwa koordinasi ini sudah sempat dibahas bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat acara retreat di Hambalang, Bogor, baru-baru ini.

Ia menekankan pentingnya memanfaatkan periode waktu saat ini, sebelum memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada Februari-Maret 2026.

"Kemarin waktu itu, beliau (Kapolri) nambah 1.000 sebelum Nataru. Alasan Pak Kapolri, karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru, Natal Tahun Baru," ujarnya.

"Nah, sekarang Nataru sudah selesai. Mumpung sebelum Lebaran, sebelum Ramadhan. Sebelum Ramadhan, kalau Ramadhan capek nanti kerja. Jadi, harus digenjot di time window ini, di periode waktu ini," katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Tito mengakui bahwa pengerahan personel yang ada selama ini belum cukup untuk menjangkau seluruh titik bencana.

Sebagai gambaran, 1.200 Praja IPDN yang dikirim sebelumnya hanya mampu meng-cover area terbatas di satu wilayah.

"(Mereka) hanya bisa fokus di tempat-tempat dinas-dinas di Tamiang saja. Kita belum lihat di Aceh Timur masalah, Gayo Luwes ada masalah, nanti kita akan lihat," pungkasnya.