- Ketua Komisi IV DPR RI menyoroti dampak serius banjir Sumatera terhadap sektor pangan dan ekosistem pada Raker 14 Januari 2026.
- Banjir merusak ribuan hektare lahan produktif, mengakibatkan penurunan produksi pangan secara signifikan dan tekanan ekologis.
- Penanganan pascabencana harus terintegrasi lintas sektor, mencakup tanggap darurat, rehabilitasi, dan mitigasi jangka panjang.
Suara.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyoroti dampak serius bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera terhadap sektor pangan dan ekosistem.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja (Raker) Komisi IV bersama Menteri Pertanian, Menteri Perikanan, dan Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Titiek mengungkapkan bahwa banjir tersebut telah merusak ribuan hektare lahan produktif yang memicu penurunan produksi pangan secara signifikan.
“Bapak ibu yang kami hormati, bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan dampak yang sangat serius, khususnya terhadap sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Ribuan hektare lahan pertanian dan perikanan terdampak banjir sehingga produksi pangan terganggu dan mengalami penurunan produksi secara signifikan,” kata Titiek.
Selain kerugian ekonomi, Titiek menekankan adanya tekanan ekologis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang jika dibiarkan akan mengancam keberlangsungan hidup para pelaku usaha di sektor terkait.
“Di sisi lain, Daerah Aliran Sungai (DAS) juga mengalami tekanan ekologis yang semakin berat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional, keberlanjutan mata pencaharian pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan, serta keseimbangan ekosistem lingkungan hidup,” lanjutnya.
Mengingat skala kerusakannya, Titiek menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri oleh tiap kementerian, melainkan harus terintegrasi.
“Oleh karena itu, penanganan pascabencana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang terintegrasi lintas sektor dan berorientasi pada pemulihan jangka pendek sekaligus penguatan ketahanan jangka menengah dan panjang,” tegasnya.
Dalam Raker tersebut, Komisi IV meminta penjelasan komprehensif dari ketiga menteri terkait empat poin utama:
Baca Juga: Tanpa Digaji, 1.142 Taruna KKP Dikirim ke Aceh dan Sumatra Jadi Relawan Bencana
- Tanggap Darurat: Langkah pemulihan cepat yang sedang dilakukan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Strategi memulihkan produktivitas, memperbaiki infrastruktur rusak, dan menjaga sumber daya hutan.
- Koordinasi Lintas Sektoral: Dukungan anggaran dan kebijakan teknis antara pemerintah pusat dan daerah agar pemulihan tepat sasaran.
- Mitigasi Jangka Panjang: Langkah adaptasi melalui pengelolaan tata air, DAS, sistem peringatan dini, serta praktik usaha tani yang tahan terhadap perubahan iklim.
"Raker kali ini untuk memperoleh penjelasan secara komprehensif, khususnya terkait langkah-langkah tanggap darurat dan pemulihan cepat, strategi rehabilitasi, koordinasi lintas kementerian, serta langkah-langkah mitigasi dan adaptasi ke depan guna mengurangi risiko bencana serupa,” pungkasnya.
