Baca 10 detik
- Komisi III DPR dan Pemerintah sepakat menjadikan RUU Hukum Acara Perdata sebagai usul inisiatif DPR untuk mempercepat proses pembahasan parlemen.
- Kesepakatan ini dicapai dalam Raker pada Rabu (21/1/2026) di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagai strategi memangkas birokrasi DIM.
- Selain itu, terdapat tiga RUU prioritas lain yaitu Pelaksanaan Pidana Mati, Grasi-Amnesti-Abolisi-Rehabilitasi, dan Narkotika-Psikotropika.
Habiburokhman menyambut baik kesiapan pemerintah dan menegaskan bahwa Komisi III berkomitmen untuk mengebut pembahasan regulasi-regulasi strategis tersebut.
"Siap, ya. Dengan selesainya kesepakatan tadi, selesai juga agenda kita hari ini," tutupnya sembari mengakhiri rapat.
