- Presiden Prabowo menantang oknum pebisnis yang masih percaya pejabat pemerintah dapat disuap saat pidato di WEF 2026.
- Pemerintahan Prabowo telah menyita 4 juta hektare lahan ilegal dan mencabut izin 28 perusahaan besar sebagai penegakan hukum.
- Prabowo menegaskan tidak akan ada kompromi dalam memberantas praktik korupsi dan *greedonomics* yang merusak kedaulatan negara.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto tidak menutup telinga. Ia sudah mengantongi informasi perihal ada pihak-pihak yang terkesan menantang pemerintah dengan tetap melakukam praktik korup.
Kepala negara justru menantang balik oknum pebisnis yang beranggapan pejabat negara di Indonesia masih dapat disuap.
Hal itu ditegaskan Prabowo saat menegaskan tekad dan komitmen untuk memerangi korupsi serta praktik bisnis rakus yang merusak kedaulatan negara.
“Saya menerima laporan bahwa dalam rapat-rapat mereka, ada yang mengatakan, ‘Tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli,”kata Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
"Saya tantang mereka yang berani suap di pemerintahan saya. Mereka akan terkejut," katanya menambahkan.
Melalui pidatonya di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global, Prabowo bercerita bahwa pemerintahan yang ia pimpin telah menegakkan hukum secara tegas dan berani sejak tahun pertama.
Prabowo mengambil contoh bagaimana pemerintah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal.
Menurut Prabowo praktik tersebut bukan bagian dari pasar bebas, melainkan sebagai greedonomics atau ekonomi keserakahan, sebuah sistem yang memungkinkan segelintir pihak meraup keuntungan besar dengan mengorbankan hukum, lingkungan, serta kepentingan rakyat.
“Mungkin di banyak negara pernah ada masa seperti ini, masa para robber barons,” kata Prabowo.
Baca Juga: Suara dari Swiss: Harapan Besar Diaspora di Balik Kehadiran Prabowo di Forum Davos
Prabowo turut mengungkapkan pencabutan izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1,01 juta hektare lahan.
“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Mungkin para pengusaha rakus ini merasa tidak perlu menghormati kedaulatan Negara Indonesia, atau merasa dapat membeli semua pejabat pemerintah,” kata Prabowo.
Prabowo menambahkan hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal.
Tetapi berdasarkan laporan dari jajaran pemerintah menunjukkan masih terdapat sedikitnya 1.000 tambang ilegal lain, bahkan ratusan korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum serupa.
“Maka saya berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kemunduran,” kata Prabowo.
