- Presiden Prabowo meyakinkan investor bahwa pemerintah menjamin kepastian dan keadilan hukum sebagai syarat iklim investasi sehat.
- Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam pidato pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss.
- Pemerintah berkomitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan kepada para investor bahwa pemerintah Indonesia senantiasa memberikan kepastian dan keadilan hukum.
Prabowo percaya, kepastian dan keadilan hukum merupakan salah satu syarat terciptanya iklim investasi yang sehat.
Ia menyadari tanpa ada kepastian dan keadilan hukum di suatu negara maka investor tidak akan ada.
“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil,” kata Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
"Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan," katanya menambahkan.
Berantas Korupsi
Terkait kepastian dan keadilan hukum, Prabowo menegaskan tekadnya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ia menegaskan penegakan tindak pidana korupsi dilakukan pemerintah tanpa pandang bulu.
“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” kata Prabowo.
Baca Juga: Laporan Suara.com dari Swiss: Prabowo Siap Hadir di World Economic Forum 2026
Di hadapan para pelaku ekonomi di forum global, Prabowo mengungkapkan temuannya pada awal pemerintahan mengenai penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah, juga praktik ilegal di hampir seluruh sektor ekonomi.
“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa,” kata Prabowo.
"Saya menyebut ini bukan usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus," lanjutnya.
