Skandal Kuota Haji Rp1 T: Dito Beberkan Obrolan Makan Siang Jokowi dan Pangeran MBS

Suara.com - Babak baru dalam penyelidikan skandal dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) menyeret perhatian publik ke sebuah pertemuan tingkat tinggi di Arab Saudi.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, membeberkan isi pembicaraan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), usai menjalani pemeriksaan selama empat jam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dito diperiksa sebagai saksi dalam kasus rasuah yang diduga merugikan negara lebih dari Rp1 triliun terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Fokus utama penyidik ternyata tertuju pada detail kunjungan kerja Dito saat mendampingi Presiden Jokowi ke Arab Saudi.

"Alhamdulillah tadi sudah selesai diperiksa. Secara garis besar, memang yang ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya detail," katanya usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Menurut Dito, pembahasan mengenai penyelenggaraan ibadah haji memang sempat mengemuka dalam pertemuan bilateral tersebut. Momen krusial itu terjadi saat suasana santai dalam jamuan makan siang antara Presiden Jokowi dan Pangeran MBS.

"Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS," ujarnya.

Meski demikian, Dito menegaskan bahwa obrolan tersebut tidak menyentuh aspek teknis atau spesifik mengenai angka kuota haji yang akan diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia.

Ia menggambarkan suasana pertemuan yang sangat positif berkat diplomasi yang dibangun oleh Jokowi.

"Saat pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota, tetapi memang pertemuan bilateral waktu itu, saya ingat sekali, dari Putra Mahkota Perdana Menteri Mohammed bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dito menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan di berbagai sektor lain, tidak hanya terbatas pada urusan haji.

Suasana positif yang terbangun justru membuka pintu bagi kesepakatan investasi hingga dukungan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Tetapi itu secara garis besar raja yang mood-nya sedang baik dan happy atas diplomasi hebatnya Bapak Jokowi ya semuanya terlaksana dan itu tidak hanya terkait dengan haji. Ada investasi, ada juga IKN, jadi banyak," tuturnya.

Dito juga menambahkan bahwa agenda pembahasan dalam kunjungan kenegaraan semacam itu umumnya ditentukan oleh pihak tuan rumah.

"Kalau kunjungan itu kan itu biasanya ditentukan oleh tuan rumah. Apa sektor-sektor yang rasanya akan dibahas. Kebetulan mungkin tidak ada keterkaitan dengan untuk pembahasan haji dan juga apa namanya Kementerian Agama ya. Menurut saya, saya tidak tahu," ujar dia.

Kasus korupsi kuota haji ini sendiri telah disidik oleh KPK sejak 9 Agustus 2025. Lembaga antirasuah tersebut telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA).

Keduanya, bersama pemilik biro haji Maktour Fuad Hasan Masyhur, juga telah dicegah bepergian ke luar negeri.

Akar masalah yang disorot KPK dan juga Pansus Hak Angket Haji DPR RI adalah kejanggalan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kemenag membaginya rata, 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menabrak Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang mengamanatkan alokasi kuota haji khusus hanya sebesar delapan persen, sementara 92 persen sisanya adalah hak jemaah haji reguler.