Prabowo Tidak Peduli Palestina? Kritik Analis Celios soal RI Gabung Dewan Perdamaian

Suara.com - Direktur Desk China-Indonesia dan Desk Indonesia-Middle East and North Africa (MENA) di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Zulfikar Rakhmat, mengkritik bergabungnya Indonesia di Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian.

Termasuk soal alasan Indonesia ikut serta di Dewan Perdamaian dalam rangka mencapai kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.

Menurut Zulfikar, keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian tidak akan membantu terhadap upaya-upaya mewujudlan kemerdekaan bagi Palestina.

Ia memprediksi peran Indonesia di Dewan Perdamaian besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai tidak akan leluasa dan signifikan dalam upaya perdamaian di Palestina.

"Peran Indonesia akan terbatas," kata Zulfikar kepada Suara.com, Senin (26/1/2026).

Lebih jauh, Zulfikar menyampaikan pandangannya perihal langkah Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia bergabung Dewan Perdamaian. Pandangan tersebut ditulis dan dimuat sebagai opini di Middle East Monitor (MEMO).

Zulfikar mengizinkan Suara.com mengutip pandangannya terhadap bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian, sebagaimana yang ia tulis dalam Opini di MEMO.

Dalam opininya, Zulfikar menilai Prabowo tidak peduli dengan Palestina, menyusul sikapnya memilih bergabung di Dewan Perdamaian.

Menurut Zulfikar keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian bukan untuk pembebasan, bukan juga untuk keadilan, serta bukan untuk mengakhiri pendudukan atau membongkar apartheid.

Baca Juga: Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?

Zulfikar menilai kebijakan Prabowo memutuskan Indonesia gabung Dewan Perdamaian justru mengesankan Prabowo yang memedulikan kekuasaan, prestise, dan citranya sendiri di panggung dunia. Ia memandang kesan itu yang menjadi inti dari kebijakan luar negeri Prabowo.

Keputusan ikut serta di dalan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump, menurut Zulfikar adalah bukti yang mencolok.

"Ini bukanlah langkah netral atau teknis. Ini adalah penyelarasan dengan pandangan dunia yang memperlakukan nyawa Palestina sebagai sesuatu yang dapat dikorbankan dan supremasi Israel sebagai sesuatu yang tak tersentuh," kata Zulfikar.

Menurut Zulfikar Dewan Perdamaian justru dibentuk bukan untuk mencari keadilan. Ia berujar Dewan Perdamaian untuk mencari ketenangan tanpa pertanggungjawaban, perdamaian tanpa kebebasan, serta normalisasi tanpa konsekuensi.

Zulfikar menyoroti sejumlah pernyataan Prabowo yang ia nilai hanya berbicara tentang perdamaian tanpa pernah menyebut kependudukan Israel. Ia menyoroti sekaligus pernyataan Prabowo yang menekankan keamanan di Israel. menurutnya pernyataan tersebut menandakan bahwa prioritas penjajah lebih penting daripada hak-hak yang dijajah.

Usulan mengenai solusi dua negara juga tidak lepas dari sorotan. Menurutnya pernyataan terkait solusi dua negara merupakan cara untuk menunjukkan keprihatinan tanpa menuntut tindakan.

Zulfikar menyoroti tidak ada sanksi yang diusulkan, tidak ada pertanggungjawaban yang dituntut, dan tidak pengakuan atas ketidakseimbangan kekuatan yang mencolok antara penjajah dan yang dijajah.

Ia mengingatkan tentang sikap Indonesia, yakni perjuangan anti-kolonial serta penolakan konstitusional terhadap pendudukan. Sikap yang diwariskan hingga kini memberikan Indonesia kredibilitas untuk bersuara menentang ketidakadilan.

Ia menyebut di bawah kepemimpinan Prabowo, otoritas tersebut ditukar dengan jabat tangan, tepuk tangan, dan kesempatan berfoto.

"Strip away the euphemisms and empty slogans, and the truth is unavoidable: Prabowo does not care about Palestine. He cares about himself. He cares about prestige. He cares about power. And in that pursuit, Palestinian liberation is not merely ignored — it is actively sacrificed," tutup Zulfikar dalam opininya.