REGIONAL:
- Kondisi lalu lintas di PPN Muara Angke sangat tersendat akibat penumpukan ribuan kapal sejak November 2025.
- Kapasitas normal pelabuhan hanya 500 kapal, namun lonjakan mencapai 2.564 kapal akibat cuaca ekstrem dan izin baru.
- Pemprov DKI Jakarta berencana menambah dermaga, mengeruk kolam labuh, serta mengoordinasikan penghentian izin pangkalan baru.
Suara.com - Kondisi lalu lintas di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, kini sedang mengalami ketersendatan yang cukup pelik.
Penumpukan ribuan kapal nelayan tersebut mengakibatkan aktivitas pelabuhan nyaris lumpuh total dan menghambat mobilitas ekonomi warga pesisir viral di media sosial.
Berdasarkan unggahan akun Instagram @vlogwargajkt pada Selasa (27/1/2026), armada nelayan tampak berdesakan dan tersusun tidak beraturan hingga menutup alur keluar-masuk kapal.
Tokoh Masyarakat Nelayan Muara Angke, James Willing, menyatakan bahwa keluhan mengenai kepadatan ini sebenarnya sudah disampaikan sejak lama kepada pihak pengelola.
Lebih lanjut, James menyebutkan bahwa fenomena membeludaknya jumlah kapal ini telah berlangsung secara bertahap sejak November 2025 lalu.
"Sekarang sudah tidak memungkinkan, banyak kapal yang tidak bisa berangkat ke laut," katanya lagi.
Selain menghambat aktivitas melaut, kepadatan yang ekstrem ini memicu kekhawatiran besar terkait risiko keselamatan, terutama ancaman kebakaran di kolam labuh.
Menanggapi karut-marut di Muara Angke, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, memberikan penjelasan mengenai penyebab lonjakan armada tersebut.
Hasudungan menjelaskan bahwa kapasitas normal tambat labuh di PPN Muara Angke sebenarnya hanya berkisar antara 400 hingga 500 unit kapal saja.
"Sejak terjadi cuaca ekstrim di Jakarta, jumlah kapal yang bersandar mencapai 2.564 kapal," terangnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1/2026).
Lonjakan ini juga dipicu oleh adanya penambahan rekomendasi pangkalan terhadap 400 kapal baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang tahun 2025.
"Jumlah kapal yang melebihi kapasitas menyebabkan sempitnya ruang gerak kapal dan menyulitkan kapal keluar masuk pelabuhan," lanjut Hasudungan.
Sebagai langkah mitigasi, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah dermaga baru sepanjang 120 meter yang diproyeksikan mampu menampung 600 kapal.
Dinas KPKP DKI Jakarta juga akan melakukan pengerukan kolam labuh di kawasan Kaliasin dan Kaliadem guna memperluas ruang tambat bagi 400 kapal lainnya.
Koordinasi dengan KKP pun kini tengah diupayakan agar pemberian izin pangkalan baru dapat dihentikan sementara waktu demi mengurai kepadatan yang ada.
"Kami juga akan melakukan pemetaan alur keluar masuk kapal, bekerjasama dengan Syahbandar," pungkas Hasudungan.
TERPOPULER