Kesaksian Ahok Ungkap Borok Tata Kelola Pertamina 20132024, Pengamat Desak Kejaksaan Lakukan Ini

Suara.com - Sidang kasus dugaan korupsi dalam tata niaga minyak mentah dan produk turunannya di PT Pertamina (Persero) yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa (27/1/2026) memasuki babak baru.

Kesaksian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Komisaris Utama Pertamina, dinilai pengamat menjadi kunci untuk membuka praktik buruk dalam pengelolaan energi nasional selama lebih dari satu dekade.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/1/2026), Pengamat Kejaksaan Fajar Trio menyebutkan bahwa pernyataan Ahok bukan sekadar pengakuan biasa, melainkan konfirmasi kuat atas adanya penyimpangan yang berlangsung sistematis antara tahun 2013 hingga 2024.

Fajar menegaskan bahwa kesaksian Ahok selaras dengan keterangan saksi-saksi kunci sebelumnya, seperti mantan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Wakil Komisaris Utama Pertamina, Arcandra Tahar.

Sinkronisasi pernyataan ini menurutnya menunjukkan adanya maladministrasi yang terstruktur dan kolektif dari hulu hingga hilir perusahaan energi plat merah tersebut.

“Apa yang disampaikan Ahok di persidangan adalah kepingan puzzle terakhir yang memperjelas gambaran besar adanya potensi kerugian negara yang masif di tubuh Pertamina. Ini bukan sekadar dugaan, melainkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa sistem kita sedang tidak berjalan baik,” ujar Fajar.

Fajar juga menyebutkan bahwa kesaksian tersebut menjadi lonceng kematian bagi para oknum yang selama ini memanfaatkan celah dalam mekanisme impor dan kontrak minyak mentah.

Ia menyoroti lemahnya transparansi dalam pengadaan dan kontrak dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang disebutnya sering mengabaikan prinsip efisiensi dan kepentingan publik.

Pengamat Kejaksaan itu mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memanfaatkan momentum ini dalam memperdalam penyelidikan.

Fajar berharap korps penegak hukum tidak berhenti pada tingkat pelaksana operasional, tetapi juga menelusuri aktor intelektual di balik penyimpangan tata kelola yang terjadi bertahun-tahun.

“Bola panas kini berada di tangan hakim dan jaksa. Publik menunggu keberanian institusi hukum untuk membersihkan Pertamina dari praktik-praktik yang merugikan rakyat banyak,” katanya.

Fajar juga memberikan apresiasi kepada para saksi yang berani membuka tabir gelap praktik di perusahaan pelat merah tersebut.

Menurutnya, fakta-fakta persidangan harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan energi nasional agar kejadian serupa tidak terulang.

Hingga saat ini, tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menetapkan 18 tersangka dalam kasus ini.

Mereka berasal dari jajaran manajemen internal Pertamina, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta.

Nama yang paling mencuri perhatian publik adalah pengusaha Mohammad Riza Chalid, yang ditetapkan sebagai tersangka terbaru karena diduga sebagai pemilik manfaat dari PT Orbit Terminal Merak dan PT Tanki Merak, yang berperan dalam intervensi tata kelola migas nasional.

Dari lingkungan internal Pertamina dan anak usaha, nama-nama seperti Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), dan Sani Dinar Saifuddin (Direktur di PT Kilang Pertamina Internasional) juga menjadi bagian dari daftar tersangka.

Selain itu, sejumlah pejabat setingkat Vice President seperti Alfian Nasution, Agus Purwono, Maya Kusmaya, Edward Corne, Toto Nugroho, Dwi Sudarsono, dan Hasto Wibowo turut disebut dalam proses penyidikan.

Kasus ini menjadi sorotan tajam masyarakat karena menyangkut pengelolaan energi strategis yang berdampak pada perekonomian dan ketahanan energi Indonesia.

Kesaksian Ahok dinilai akan menjadi pintu masuk untuk mengungkap praktik yang selama ini terselimuti kerahasiaan dan mengakibatkan potensi kerugian negara yang besar.