- Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan partai bersikap hati-hati terkait isu ambang batas parlemen dalam revisi UU Pemilu.
- Partai Gerindra masih melakukan kajian teknis mendalam dan simulasi politik sebelum memutuskan angka pasti ambang batas diusulkan.
- Partai membuka diri terhadap masukan publik, akademisi, dan pegiat demokrasi sebelum mengeluarkan sikap resmi mengenai kebijakan tersebut.
Suara.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya lebih memilih berhati-hati di tengah dinamika politik perubahan regulasi pemilu, terutama terkait ambang batas parlemen.
Perubahan aturan pemilihan umum itu kembali membahana seiring bergulirnya wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Salah satu poin paling krusial yang menjadi sorotan adalah besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).
Di tengah perdebatan antar-fraksi di DPR RI, Partai Gerindra memilih untuk tetap berhati-hati dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.
Dasco yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI menyatakan, hingga saat ini partai berlambang kepala burung garuda tersebut belum menetapkan angka pasti terkait ambang batas yang akan diusulkan.
Menurutnya, Gerindra masih dalam tahap pengkajian teknis yang mendalam guna memastikan stabilitas demokrasi di masa depan.
“Kami masih melakukan simulasi-simulasi politik," kata Dasco, dikutip Jumat (30/1/2026).
Langkah simulasi ini dinilai penting karena perubahan angka ambang batas akan berdampak langsung pada peta kekuatan partai politik di Senayan.
Sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, Gerindra memandang penentuan PT bukan sekadar soal kepentingan internal partai.
Baca Juga: PKS Dukung Ambang Batas Parlemen Tetap Ada, Kritisi Usul Fraksi Gabungan Partai
Sebaliknya, kata dia, penentuan ambang batas parlemen itu adalah persoalan bagaimana menciptakan sistem parlemen yang sehat dan representatif bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dasco, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, menjelaskan bahwa partainya sangat membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak.
Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat, akademisi, hingga pegiat demokrasi menjadi elemen penting dalam pertimbangan Gerindra sebelum menetapkan sikap final.
"Dari partai Gerindra akan melakukan pengkajian dan membahas, sebelum kemudian akan dikeluarkan sikap resmi partai,” ungkap Dasco.
Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa Gerindra ingin menghasilkan kebijakan yang komprehensif.
Ambang batas parlemen, sering kali menjadi isu sensitif karena berkaitan dengan potensi "suara terbuang" dari partai-partai kecil yang tidak berhasil menembus angka minimum untuk mendapatkan kursi di DPR.
Oleh karena itu, Gerindra berkomitmen untuk meninjau syarat partai politik peserta pemilu agar tetap selaras dengan prinsip keadilan.
Eks Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu juga enggan berspekulasi lebih jauh mengenai angka ideal yang muncul dalam perdebatan publik, apakah tetap di angka 4 persen, naik menjadi 5-7 persen, atau justru disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Ia menekankan bahwa saat ini proses legislasi di DPR masih berada pada tahap awal yang sangat terbuka.
“Di DPR sendiri, pembahasan UU Pemilu masih sebatas mengakumulasikan pendapat serta menyerap partisipasi publik."
Pendekatan Dasco yang menonjolkan partisipasi publik ini selaras dengan tren politik modern, di mana transparansi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam merumuskan undang-undang yang bersifat fundamental.
Bagi pemilih muda di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, isu ambang batas parlemen ini sangat krusial karena menentukan seberapa beragam pilihan politik yang akan tersedia pada pemilu mendatang.
