REGIONAL:
- Gus Lilur menyoroti paradoks penerimaan cukai rokok negara mencapai Rp226 triliun sementara industri rokok rakyat tertekan kebijakan pembatasan kuota.
- Pembatasan pita cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT) memaksa pabrik kecil berpotensi memicu PHK terselubung serta mendorong peredaran rokok ilegal.
- Diusulkan negara menerapkan pengawasan berbasis teknologi dan diferensiasi tarif cukai untuk mengoreksi ketidakadilan struktural industri rokok rakyat.
Ia menilai pembatasan kuota SKT secara menyeluruh adalah bentuk hukuman kolektif yang merugikan ribuan pabrik kecil yang patuh aturan.
“Kesalahan segelintir pengusaha dibayar oleh banyak usaha kecil. Ini bukan penegakan hukum, tapi pembiaran ketimpangan,” tambahnya.
Menurut Gus Lilur, pembatasan pita cukai legal justru mendorong tumbuhnya rokok ilegal. Saat permintaan pasar tetap ada tetapi akses produksi legal dipersempit, sebagian pelaku usaha kecil terdorong keluar dari jalur resmi.
“Dari legal ke ilegal, itu hukum ekonomi. Rokok ilegal sering lahir bukan dari niat jahat, tapi karena pintu legal ditutup,” katanya.
Ia berpendapat negara justru bisa memperoleh penerimaan lebih besar bila penjualan pita cukai SKT dibuka sesuai kebutuhan pasar, disertai pengawasan ketat.
Sebagai solusi, Gus Lilur mengusulkan penguatan pengawasan berbasis teknologi, seperti pemasangan CCTV di pabrik rokok yang terhubung langsung dengan Bea Cukai sebagai syarat perizinan NPPBKC.
“Kalau takut SALTEM, awasi produksinya. Bukan kuotanya yang dibatasi. Negara punya teknologi, tinggal mau atau tidak,” tegasnya.
Gus Lilur juga menyoroti kebijakan cukai yang dinilai menyamaratakan pabrik kecil dengan industri besar. Menurutnya, pendekatan seragam justru menciptakan ketimpangan struktural.
“Pabrik besar punya modal, mesin, dan jaringan distribusi kuat. Pabrik rakyat hidup dari tenaga manual dan pasar kecil. Disamakan itu bukan adil, tapi menindas,” ujarnya.
Ia menyambut positif wacana dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai peluang pita cukai tarif lebih murah bagi rokok rakyat.
“Diferensiasi tarif bukan pemanjaan, tapi koreksi ketimpangan yang sudah lama terjadi,” katanya.
Selain itu, Gus Lilur menekankan pentingnya realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau yang diperjuangkan Komunitas Muda Madura (KAMURA). Menurutnya, KEK Tembakau bisa menjadi model penataan industri dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.
“Madura adalah lumbung tembakau nasional. KEK Tembakau bisa jadi laboratorium keadilan ekonomi, di mana negara hadir sebagai arsitek, bukan penonton,” ujarnya.
Gus Lilur menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan cukai tidak semestinya hanya diukur dari besarnya penerimaan negara.
“Ukuran sejatinya adalah apakah petani tembakau, buruh linting, dan usaha kecil hidup lebih sejahtera atau justru makin terdesak,” katanya.
TERPOPULER
