- Menteri HAM Natalius Pigai meminta isu perombakan kabinet tidak digulirkan lagi pasca klarifikasi resmi.
- Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya telah menegaskan bahwa tidak ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
- Pigai menekankan pernyataan Mensesneg memiliki integritas tinggi sehingga isu perombakan seharusnya dihormati media massa.
Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi isu perombakan atau reshuffle kabinet yang kembali mencuat di tengah kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Pigai meminta agar isu tersebut tidak terus digulirkan.
Pigai menegaskan, pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang menyebut tidak ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat sudah jelas dan harus dihormati.
“Saya nggak tahu. Emang ada itu? Cuma media aja yang naikin. Kan Mensesneg sudah bilang tidak ada. Kalau Mensesneg bilang tidak ada, itu tidak mungkin akan ada,” kata Pigai usai rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Menurut Pigai, pernyataan Mensesneg memiliki bobot integritas sehingga kecil kemungkinan terjadi perombakan kabinet jika sudah disampaikan secara resmi ke publik.
“Kalau Mensesneg mengatakan tidak ada, berarti tidak mungkin akan ada karena ini menyangkut integritas atas pernyataan,” ujarnya.
Pigai pun meminta media massa menghormati pernyataan tersebut dan tidak kembali mengangkat isu reshuffle tanpa dasar. Ia menilai pengulangan isu serupa justru mengabaikan klarifikasi resmi dari pemerintah.
“Wartawan jangan goreng-goreng lagi. Itu kan sama saja dengan tidak menghormati pernyataan dari pemimpin negara. Kalau pemimpin negara keluarkan pernyataan itu harus dihormati juga dong,” pungkasnya.
Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kabar mengenai Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet hanya berupa isu atau gosip belaka yang beredar di publik, dan belum ada rencana nyata dari Presiden untuk merombak susunan Kabinet Merah Putih. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, menjelang akhir Januari 2026.
Prasetyo menyebut bahwa kabinet berada dalam pengawasan Presiden, dan reshuffle merupakan hak prerogatif kepala negara jika diperlukan. Meski begitu, sejauh ini belum ada keputusan atau persiapan resmi terkait perombakan menteri-menteri pemerintahan.
TERPOPULER
