Pramono Anung 'Gaspol' Perintah Gentengisasi Prabowo, Hunian Baru di Jakarta Tak Boleh Pakai Seng

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program perapian wajah ibu kota.

Langkah ini diambil guna mempercantik estetika Jakarta agar terlihat lebih rapi dan tertata dari sudut pandang tata ruang.

Pramono menyatakan kesepakatannya terhadap usulan perubahan material atap rumah warga yang semula menggunakan seng menjadi genteng.

Kebijakan yang kini mulai dikenal dengan istilah "gentengisasi" ini diproyeksikan akan mengubah drastis lanskap permukiman di Jakarta.

Komitmen tersebut ditegaskan Pramono usai dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama para wali kota dan bupati seluruh Indonesia pada Senin (2/2/2026).

Pramono mengaku sangat mendukung visi Presiden dalam menciptakan wajah kota yang lebih manusiawi dan tidak kumuh.

"1.000 persen saya setuju," ujar Pramono di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (3/2/2026).

Gubernur yang akrab disapa Mas Pram ini juga menilai bahwa penggunaan material genteng akan memberikan dampak visual yang jauh lebih baik bagi Jakarta.

"Memang bagi Jakarta juga lebih baik lah. Meskipun di Jakarta yang memanfaatkan seng sebenarnya tidak terlalu banyak," kata politisi PDIP itu di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Pemprov DKI Jakarta berencana menjadikan proyek pembangunan hunian baru sebagai pilot project atau proyek percontohan kebijakan ini.

Instruksi tegas pun segera dikeluarkan Pramono kepada jajaran terkait untuk memastikan tidak ada lagi bangunan pemerintah yang menggunakan material seng.

"Saya akan memerintahkan untuk rumah-rumah susun baru atau rumah-rumah baru yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta udah nggak boleh lagi pakai seng," tuturnya.

Pramono juga menyoroti pentingnya standarisasi material bangunan untuk meningkatkan kualitas hidup warga di rumah susun.

Langkah ini diharapkan dapat memicu perubahan serupa pada bangunan-bangunan swasta maupun rumah pribadi milik warga di masa mendatang.