- Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyatakan KPK telah kehilangan masa keemasan sebagai lembaga antikorupsi teladan.
- Masa emas KPK dipimpin Abraham Samad dengan program kunci Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.
- Saat ini koruptor merajalela karena penegakan hukum dijadikan alat menyerang lawan politik penguasa.
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah kehilangan masa emasnya.
Padahal, KPK di Indonesia sempat menjadi contoh bagi lembaga antikorupsi di luar negeri seperti Australia.
Pada masa emas KPK, khususnya saat di bawah kepemimpinan mantan Ketua KPK Abraham Samad, Feri menyebut bahwa KPK memiliki Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang saat itu dianggap sebagai salah satu kunci pemberantasan korupsi.
“Nah, kita kehilangan sehingga menghasilkan anak pinak pemberantasan korupsi baru, sektor-sektor baru,” kata Feri dalam diskusi bertajuk ‘Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruhnya bagi Iklim Usaha’ bersama Suara.com di Hotel Manhattan Jakarta, Rabu (4/2/2026).
“Sekarang beranak-pinaknya para koruptor itu merajalela di mana-mana yang akhirnya yang timbul adalah memilih siapa yang kawan, siapa yang lawan, siapa yang harus diberantas, siapa yang tidak perlu disentuh,” tambah dia.
Menurut Feri, model penegakan hukum seperti ini tidak akan pernah berhasil dalam upaya pemberantasan korupsi.
Merujuk pada Penelitian Yukihiko Hamada, Feri menegaskan korupsi akan merusak demokrasi.
Dia lantas mengaitkan pernyataan tersebut dengan pemerintahan Presiden Ketujuh Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Kenapa Jokowi dan Prabowo dianggap bermasalah di dalam demokrasi? Karena korupsi dijadikan alat untuk menyerang lawan, bukan korupsi untuk memberantas korupsi,” tegas Feri.
Baca Juga: Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
Lantas dia mengutip pernyataan Daniel Kaufmann yang menyebut kita itu tidak bisa melawan korupsi dengan memberantas korupsi. Kemudian Feri mengatakan bahwa penegak hukum tidak bisa terus-terusan menangkap orang, khususnya yang berbeda pandangan politik dengan penguasa.
“Saya mau jelaskan korupsi yang pemberantasan korupsi untuk menghajar lawan politik itu cukup kejam,” tandas Feri.
