Berkaca dari Ledakan SMAN 72 dan Molotov Kalbar, Pengamat: Monster Sesungguhnya Bukan Siswa

Suara.com - Keterkaitan antara kasus pelemparan bom molotov oleh siswa SMP Negeri 3 Sungai Raya di Kalimantan Barat (Kalbar) ke sekolahnya dengan pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta memicu kritik keras terhadap wajah pendidikan dan kenegaraan Indonesia.

Sosiolog UGM, AB. Widyanta, menilai rentetan aksi nekat ini membuktikan bahwa anak-anak hanyalah korban dari sistem yang sakit. Menurutnya monster sesungguhnya adalah kultur kekerasan yang dipraktikkan oleh negara dan orang dewasa.

"Jadi ini, yang monster itu bukan anak SMP ini. Monster-monsternya itu adalah pejabat publik negeri ini, yang juga dengan telanjang mempraktikkan praktik kekerasan struktural dengan korupsi, kolusi, nepotisme, itu adalah bagian dari itu," tegas Widyanta saat dihubungi Suara.com, Kamis (5/2/2026).

Dalam analisisnya, Widyanta menarik garis merah yang tegas antara kasus di Kalbar dan SMAN 72 Jakarta.

Ia melihat kesamaan pola di mana sekolah gagal menjadi ruang dialog dan justru mereproduksi watak otoriter negara.

Kondisi itu memicu perlawanan dalam bentuk kekerasan ekstrem. Widyanta, bilang dua kasus kekerasan di dua lokasi oleh siswa itu tidak bisa dilepaskan pula dengan fenomena bunuh diri siswa siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT), dinilai memiliki akar persoalan yang sama.

Ia memperingatkan bahwa fenomena ini tidak boleh dilihat sebagai kejadian kriminal yang terpisah. Melainkan gejala dari kegagalan sistemik yang ia sebut sebagai "pedagogi putus asa".

"Jadi ini nyambung ya. Fenomena ini jangan dibaca sebagai hal yang terpisah. Bunuh diri ataupun molotov adalah bahasa terakhir di mana ruang tidak diberikan oleh keluarga, tidak diberikan oleh sekolah, tidak diberikan oleh negara," ujarnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM itu menjelaskan bahwa tekanan emosional yang dialami anak-anak akibat kekerasan struktural dan kultural di lingkungan mereka akan berujung pada fatalisme.

Ketika sekolah dan keluarga gagal menyediakan ruang dialog, anak dihadapkan pada dua pilihan agresi ekstrem.

Pertama menyerang ke dalam yang membahayakan diri sendiri atau kedua menyerang keluar yang membahayakan orang lain.

"Peristiwa ini tidak jauh berbeda. Kalau mau peristiwa ekstrem yang membahayakan dirinya sendiri, itu dengan fenomena anak SD yang kemarin di NTT bunuh diri itu," tuturnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa perbedaan antara kasus bunuh diri dan pelemparan molotov atau ledakan di Jakarta itu hanyalah pada arah pelampiasan agresinya.

Berbagai tindakan dari siswa tersebut lahir dari represi yang sama, terutama ketika anak merasa terhimpit oleh aturan yang menuntut kepatuhan mutlak tanpa kanal untuk menyuarakan perasaan atau penderitaan mereka.

"Kalau yang tidak membahayakan orang lain tapi membahayakan dirinya sendiri, itu yang bunuh diri itu. Tapi kalau kemudian dia masih menyalurkan agresi emosionalnya itu keluar, maka yang terjadi adalah bahasa destruktif seperti itu," paparnya.

Bom molotov, kata dia, merupakan manifestasi fisik dari keputusasaan tersebut.

"Jadi ada bagaimana molotov ini adalah 'pedagogi putus asa' ya. Jadi ekspresi dari pedagogi putus asa dalam bentuk bom molotov dari anak-anak kita itu, itu adalah bagian dari emosi yang di-agresikan keluar," tambahnya.

Media Sosial Memperparah

Selain faktor tekanan lingkungan, Widyanta bilang bahwa paparan kekerasan di media sosial turut memperparah situasi.

Anak-anak yang tidak memiliki pegangan nilai yang kuat dari dialog keluarga akan melakukan mimesis atau peniruan terhadap konten kekerasan yang mereka konsumsi setiap hari melalui layar digital.

"Dan cerita tentang masyarakat digital hari ini dengan sosial medianya, jangan salah, kalau sosial media itu ditonton oleh anak-anak kita, pasti mereka akan melakukan mimesis namanya, meniru apa yang dilakukan itu," tuturnya.

Kultur represif yang digabungkan dengan kultur kekerasan di media sosial membuat tindakan ekstrem muncul. Belum lagi akses anak-anak yang sangat mudah terhadap konten-konten itu.

Ia menyoroti pemerintah yang masih lemah dalam urusan pengawasan penggunaan media sosial oleh anak.

"Banyak negara sudah melarang berbagai sosial media untuk anak, sudah dilakukan di banyak negara. Indonesia ini kan selalu terlambat. Jadi paparan kultur kekerasan melalui yang direproduksi melalui sosial media, itu juga mereproduksi kekerasan yang juga dilakukan oleh anak," paparnya.

Widyanta mengingatkan bahwa rentetan kejadian ini harus menjadi peringatan keras bagi negara dan masyarakat. Perilaku ekstrem siswa saat ini adalah sinyal bahwa generasi muda sedang berada dalam kondisi psikologis yang sangat rapuh akibat pengabaian yang berkepanjangan.

"Jadi ini betul-betul alarm keras, fenomena-fenomena yang terjadi dengan anak-anak kita ini adalah bentuk keletihan dan sekaligus kepanikan," pungkasnya.