- Peserta JKN segmen PBI nonaktif dapat aktivasi melalui Dinas Sosial atau dibantu Fasilitas Kesehatan setempat untuk koordinasi dengan Kemensos.
- Penonaktifan ini merupakan bagian dari pemutakhiran data oleh pemerintah agar bantuan negara bagi peserta PBI lebih tepat sasaran.
- Faskes wajib melayani pasien darurat JKN, termasuk PBI nonaktif, karena pelayanan darurat tidak boleh terhambat administrasi kepesertaan.
"Jadi memang apapun itu (segmen peserta JKN) tidak boleh menolak untuk pengobatan, apalagi emergency, ini tidak boleh ditolak karena itu memang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan," kata Rizzky Anugerah kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Rizzky lalu menegaskan larangan penolakan tersebut berlaku untuk seluruh segmen kepesertaan dalam program JKN.
“Bukan hanya PBI nonaktif ya, bukan hanya PBI nonaktif, tapi terkait dengan segmen apa pun itu ya, segmen apa pun itu yang ada di program JKN,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kondisi kegawatdaruratan menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan dan tidak boleh terhambat oleh persoalan administrasi kepesertaan.
BPJS Kesehatan menegaskan prinsip pelayanan kesehatan dalam kondisi darurat tidak boleh ditunda, sembari proses administrasi kepesertaan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. (Antara)
