Suara.com - Persiapan menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah mulai terasa di tengah masyarakat Indonesia.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, kepastian tanggal dimulainya ibadah puasa selalu menjadi topik hangat yang dinantikan.
Perbedaan metode dalam menetapkan awal bulan Hijriah di Indonesia sering kali memunculkan potensi perbedaan tanggal, yang bagi sebagian besar masyarakat perkotaan, menjadi dasar penting dalam menyusun agenda mudik hingga rencana ibadah.
Secara garis besar, terdapat dua metode utama yang digunakan oleh berbagai organisasi keagamaan dan lembaga riset di Indonesia: metode hisab (perhitungan astronomi) dan metode rukyatul hilal (pengamatan langsung hilal).
Untuk tahun 2026, sejumlah pihak mulai menyampaikan prakiraannya guna membantu umat Islam mempersiapkan diri lebih awal.
Keputusan Tetap Muhammadiyah: Puasa Mulai 18 Februari 2026
Berbeda dengan lembaga lain yang masih menunggu pengamatan fisik, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah biasanya sudah memiliki kepastian tanggal jauh-jauh hari.
Hal ini dikarenakan Muhammadiyah konsisten menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Metode ini mengandalkan perhitungan matematis dan astronomis yang sangat akurat untuk menentukan apakah posisi bulan sudah berada di atas ufuk atau belum saat matahari terbenam.
Berdasarkan Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025, Muhammadiyah secara resmi telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Baca Juga: Strategi Discovery E-Commerce Jadi Kunci Lonjakan Penjualan Jelang Ramadan 2026
Melalui maklumat tersebut, warga Muhammadiyah akan melaksanakan salat Tarawih pertama pada Selasa malam, 17 Februari 2026. Selain menetapkan awal puasa, Muhammadiyah juga telah memprediksi bahwa Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H akan jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026.
Kepastian ini memberikan kemudahan bagi para profesional dan pelaku usaha di kota-kota besar untuk mengatur jadwal kerja mereka.
Sidang Isbat Kementerian Agama: Penentu Resmi Pemerintah
Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Agama (Kemenag), tetap menjadi otoritas final dalam menetapkan kalender resmi negara.
Pemerintah menggunakan pendekatan kombinasi yang mempertemukan data hisab dengan validasi lapangan melalui sidang isbat.
Agenda ini merupakan tradisi tahunan yang melibatkan berbagai ormas Islam, ahli astronomi, hingga perwakilan negara sahabat.
