REGIONAL:
Sesuai jadwal yang dirancang, Kementerian Agama direncanakan menggelar sidang isbat pada Selasa, 17 Februari 2026.
Proses ini diawali dengan pemantauan posisi bulan dari sisi sains di berbagai titik pengamatan dari Sabang sampai Merauke.
Setelah data hisab dipaparkan, pemerintah akan menunggu laporan dari para petugas di lapangan yang melakukan rukyatul hilal.
Jika laporan pengamatan fisik mengonfirmasi keberadaan bulan sesuai kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), maka pengumuman resmi akan segera disiarkan.
Namun, jika hilal tidak terlihat, besar kemungkinan pemerintah akan menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari (istikmal).
Pendekatan Nahdlatul Ulama: Menunggu Hasil Rukyatul Hilal
Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), memiliki kriteria yang sangat ketat dalam menentukan awal Ramadan. NU memegang teguh metode rukyatul hilal sebagai dasar utama hukum dalam menetapkan awal bulan.
Meskipun begitu, NU tidak mengesampingkan ilmu falak atau hisab sebagai alat bantu yang krusial untuk memandu para perukyat di lapangan.
Melalui Lembaga Falakiyah NU (LFBNU), koordinasi akan dilakukan di ratusan titik strategis di seluruh wilayah Nusantara. NU menekankan bahwa meskipun data perhitungan menunjukkan kemungkinan posisi bulan, kesaksian mata manusia yang tervalidasi tetap menjadi syarat mutlak.
Jika pada tanggal 29 Syaban hilal berhasil terlihat dan dilaporkan sesuai kriteria imkanur rukyah, maka NU akan menetapkan awal puasa esok harinya.
Namun, jika cuaca tidak mendukung atau posisi hilal belum memenuhi syarat ketinggian minimal, NU biasanya akan menggenapkan bulan Syaban.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut memberikan perspektif dari kacamata sains antariksa untuk memberikan gambaran obyektif kepada masyarakat.
Berdasarkan analisis posisi benda langit, peneliti BRIN melihat adanya potensi perbedaan pandangan untuk tahun 2026 ini.
Hal ini disebabkan oleh posisi hilal yang diprediksi masih sangat rendah pada saat pengamatan dilakukan di pertengahan Februari.
Koordinator KR Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN, Prof. Thomas Djamaluddin, memberikan penjelasan teknis mengenai fenomena ini.
"Pada saat Magrib 17 Februari, posisi hilal/bulan masih di bawah ufuk. Jadi tidak mungkin dirukyat (diamati). Jadi, awal Ramadan pada hari berikutnya, yaitu 19 Februari 2026," urai Thomas Djamaluddin dalam keterangannya.
Pandangan BRIN ini memberikan sinyal bahwa umat Islam di Indonesia perlu bersiap dengan adanya kemungkinan perbedaan awal puasa antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.
Bagi yang menggunakan standar kriteria visibilitas hilal yang lebih tinggi, awal puasa diprediksi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Perbedaan dalam menetapkan hari pertama bulan Ramadan adalah hal yang lumrah di Indonesia dan menjadi bagian dari kekayaan dinamika keberagaman. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kerukunan dan saling menghormati, terlepas dari perbedaan tanggal mulai puasa yang diikuti. Kepastian final tetap berada pada pengumuman resmi pemerintah yang akan disiarkan langsung melalui berbagai kanal media.
Kontributor : Rizqi Amalia
TERPOPULER