Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, inflasi Januari 2026 masih dalam kondisi terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara year on year inflasi pada Januari 2026 sebesar 3,55 persen.
Angka tersebut memang berada di atas target inflasi nasional 2,5 persen plus minus 1 persen atau rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Namun demikian, Mendagri menekankan bahwa kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif.
“Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program Tiga Juta Rumah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/2/2026).
Ia memaparkan, penyumbang terbesar inflasi year on year Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,72 persen. Dari angka tersebut, tarif listrik menyumbang paling besar yakni 1,49 persen.
“Karena harga listrik di bulan Januari [2026] normal tanpa subsidi, dibandingkan dengan harga listrik pada saat bulan Januari tahun 2025 itu 50 persen disubsidi pemerintah, sehingga seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak,” jelasnya.
Untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan, Mendagri mengatakan perlu juga melihat inflasi dari sisi month to month. Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 secara month to month justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025. Dari angka tersebut, sektor makanan, minuman, dan tembakau menyumbang paling besar yakni minus 0,30 persen.
“Berita bagus, artinya apa? Barang dan jasa terkendali dari tadinya naik didorong oleh Natal dan Tahun Baru itu turun di Januari menjadi minus 0,15 persen,” kata Mendagri.
Meski inflasi nasional relatif terkendali, Mendagri mengingatkan sejumlah daerah yang inflasinya terbilang tinggi agar melakukan langkah pengendalian. Mendagri juga meminta Pemda untuk mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, serta beras di beberapa wilayah.
Di lain sisi, ia juga mengingatkan Pemda agar membangun ketahanan pangan terutama yang berada di daerah rawan bencana. Ia mencontohkan pengalaman di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang sempat mengalami gangguan infrastruktur akibat bencana. Kondisi itu membuat kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pangan.
Baca Juga: Sambut Praja IPDN, Wamendagri Bima Arya Tekankan Fokus Pemulihan Permukiman Warga Aceh Tamiang
“Belajar dari pengalaman ini, daerah-daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa-apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok. Yang mandiri itu maksudnya menanam sendiri memproduksi sendiri … minimal [untuk] 3 bulan,” jelasnya.
Sebagai informasi, forum tersebut turut dihadiri langsung oleh sejumlah pembicara. Mereka di antaranya Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono; Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa; Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran; Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah. Turut bergabung pula secara virtual sejumlah pembicara dari kementerian dan lembaga lainnya. Selain itu, kegiatan ini diikuti oleh jajaran Pemda mulai dari provinsi maupun kabupaten/kota. ***
