Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan pendalaman intensif terkait dugaan keterlibatan 18 orang anggota DPR RI periode 2019–2024.

Para legislator tersebut diduga berkaitan dengan kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan kasus korupsi di Kemenhub tersebut.

Nama-nama anggota DPR RI yang mencuat dalam persidangan antara lain Ali Mufthi, Fadholi, Hamka Baco Kady, Ishak Mekki, Lasarus, Lasmi Indaryani, Mochamad Herviano, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Novita Wijayanti, Ridwan Bae, Sadarestuwati, Sarce Bandaso Tandiasik, Sofyan Ali, Sri Rahayu, Sri Wahyuni, Sudjadi, Sukur Nababan, dan Sumail Abdullah.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memberikan konfirmasi mengenai langkah hukum yang sedang ditempuh lembaga antirasuah tersebut.

"Tentunya kami akan mencari dan mendalami informasi-informasi," ujar Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, sebagaimana dilansir Antara, Senin (9/2/2026).

Langkah KPK untuk mendalami peran 18 legislator ini dilakukan setelah penyidik menetapkan Sudewo (SDW) sebagai tersangka baru. Sudewo merupakan anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024 yang bermitra langsung dengan Kementerian Perhubungan.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, nama pria yang juga menjabat sebagai Bupati Pati, Jawa Tengah, nonaktif itu telah lebih dulu muncul dalam persidangan.

Terkait proses peningkatan status hukum bagi pihak-pihak yang namanya muncul di persidangan, KPK menekankan pentingnya validitas alat bukti.

Baca Juga: KPK Panggil Eks-Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Kasus Korupsi DJKA Jatim Makin Memanas!

"Itu kan juga sudah disampaikan di persidangan dan lain-lain, tentunya perlu informasi tambahan karena untuk meningkatkan status itu harus ada kecukupan alat bukti," kata Asep Guntur Rahayu.

Mengenai jadwal pemanggilan terhadap 18 orang anggota DPR tersebut, pihak KPK menyatakan akan menyesuaikan dengan kebutuhan penyidikan.

Setiap pihak yang dianggap memiliki informasi penting untuk memperkuat konstruksi perkara akan dipanggil sebagai saksi.

"Tentu siapa pun akan kami minta keterangan karena keterangan yang diberikan oleh para saksi akan menguatkan pembuktian bagi kami," tegas Asep.

Kasus korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub ini pertama kali terbongkar melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023.

Operasi tersebut dilakukan di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang saat ini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Dalam perkembangan penyidikan yang berlangsung hingga 20 Januari 2026, skala kasus ini terus meluas. KPK tercatat telah menetapkan dan menahan sebanyak 21 orang tersangka.

Selain individu, terdapat dua korporasi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal besar ini.

Proyek-proyek yang terjerat dalam praktik rasuah ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa di antaranya adalah proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso dan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.

Selain itu, terdapat empat proyek konstruksi jalur kereta api serta dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, hingga proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.

Modus operandi yang dijalankan dalam kasus ini diduga melibatkan pengaturan pemenang pelaksana proyek. Pihak-pihak tertentu disinyalir melakukan rekayasa sejak tahap proses administrasi hingga penentuan pemenang tender untuk memastikan proyek jatuh ke tangan pihak yang telah ditentukan sebelumnya.

Penyidik KPK terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk mengungkap sejauh mana peran para anggota legislatif dalam aliran dana atau pengaturan proyek-proyek strategis nasional tersebut.