- KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta, Ferry Septha Indrianto, sebagai saksi kasus suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub.
- Pemeriksaan saksi kontraktor tersebut bertujuan melengkapi berkas perkara Bupati Pati nonaktif, Sudewo, yang juga tersangka.
- Tersangka Sudewo diduga menerima aliran dana terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api DJKA.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surakarta, Jawa Tengah Ferry Septha Indrianto pada hari ini.
Dia menjadi saksi dalam kasus suap proyek pembangunan jalur kereta Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wilayah Jawa Timur.
Pemeriksaan terhadap Ferry ini dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
“Dalam perkara ini, saksi FER sebagai kontraktor,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).
Dalam pemeriksaan ini, lanjut Budi, penyidik mendalami beberapa informasi, termasuk perihal pengaturan pelaksanaan lelang.
Ferry juga diperiksa untuk melengkapi berkas perkara Bupati Pati Sudewo yang juga merupakan mantan Anggota Komisi V DPR RI periode 2020-2024.
“Pemeriksaan ini untuk tersangka SDW,” tegas Budi.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa Bupati Kabupaten Pati Sudewo juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Hal itu dia sampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan desa di lingkungan Kabupaten Pati yang juga menjerat Sudewo.
Baca Juga: Usut Kasus Bupati Sudewo, KPK Bakal Telusuri Dugaan Pemerasan Calon Perangkat Desa di Wilayah Lain
“Bahwa juga sekaligus untuk perkara DJKA itu, hari ini kita juga sudah naikkan (status tersangka SDW) ya begitu, jadi sekaligus,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026).
KPK pernah mengungkapkan bahwa Sudewo merupakan salah satu pihak yang diduga menerima uang dari kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA
“Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).
Nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah.
Sidang tersebut mengungkapkan bahwa KPK menyita uang sekitar Rp3 miliar berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing dari rumah Sudewo.
Namun, Sudewo membantah adanya penyitaan uang Rp 3 miliar itu.
Sudewo juga membantah menerima uang Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
