- Menjelang Ramadan 2026, terjadi lonjakan harga komoditas pangan tertentu, sementara THR pekerja diwajibkan dibayar maksimal tujuh hari sebelum hari raya.
- Pekerja sektor informal seperti ojol tidak otomatis menerima THR; pemerintah tahun ini memberikan insentif diskon iuran JKK dan JKM.
- Pekerja dapat melapor ke posko THR Kemnaker atau Disnaker jika THR tidak dibayarkan, sebab perusahaan pelanggar dikenai sanksi administratif.
Suara.com - Menjelang bulan Ramadan 1447 H/2026 M, suasana pasar tradisional dan modern di berbagai daerah mulai dipenuhi antrean pembeli yang ingin menyiapkan kebutuhan pokok. Data pantauan harga menunjukkan lonjakan signifikan pada komoditas seperti cabai rawit, ayam potong, dan telur, sementara pasokan pangan seperti beras dan minyak goreng masih dijaga agar tetap aman.
Kenaikan permintaan tidak hanya terjadi pada bahan pangan, tetapi juga pada kebutuhan konsumtif lain, termasuk persiapan mudik, ibadah, dan pemberian zakat. Tak heran bila masyarakat menanti-nanti cairnya Tunjangan Hari Raya (THR) yang menjadi harapan penting bagi jutaan pekerja.
Tambahan penghasilan ini seringkali menjadi tumpuan untuk menutup berbagai pos belanja tahunan yang melonjak di musim Ramadan dan Lebaran.
Kapan Maksimal THR Harus Diberikan?
THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, yang mewajibkan pengusaha membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.
Setiap pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus berhak menerima THR, dengan besaran paling sedikit setara 1 bulan upah bagi yang bekerja satu tahun atau lebih, dan dihitung secara proporsional bagi yang belum genap setahun.
Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif, karena THR bukan sekadar bonus tetapi merupakan hak pekerja yang dilindungi hukum.
Nasib Ojol, Kurir, dan Pekerja Gig: Status Kemitraan dan Skema Bonus Hari Raya
Pekerja transportasi dan logistik berbasis aplikasi seperti ojek online (ojol) dan kurir hingga kini umumnya berstatus sebagai mitra perusahaan, bukan pekerja tetap. Status tersebut membuat mereka tidak otomatis masuk dalam skema THR sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja formal.
Baca Juga: PLN Percepat Pembangunan SPKLU Jelang Mudik Lebaran 2026
Menjelang periode Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah mendorong pemberian Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir aplikasi. Sejumlah perusahaan aplikasi menyatakan memberikan insentif atau bonus dengan kriteria tertentu, namun tidak ada standar yang seragam antarplatform.
Kebijakan yang sama tidak berulang tahun ini. Pemerintah melalui Kementeria Ketenagakerjaan memilih berikam insentif berupa diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), termasuk ojol dan kurir, yang berlaku hingga Maret 2027.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan sosial pekerja platform.
Cara Lapor Bila THR Tidak Dibayarkan
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan THR keagamaan tahun 2026 wajib dibayarkan secara penuh kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengantisipasi pelanggaran, Kementerian Ketenagakerjaan membuka posko pengaduan THR menjelang Hari Raya.
Pekerja yang hak THR-nya tidak dipenuhi juga dapat melapor ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Selain itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal resmi pengawasan Kemnaker secara daring melalui posko THR dan aplikasi SIAPkerja. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui mekanisme klarifikasi dan mediasi antara pekerja dan perusahaan.
Pemerintah menegaskan perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai aturan dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut mencakup teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku. Kemnaker mengimbau pekerja untuk memanfaatkan kanal pengaduan resmi apabila mengalami pelanggaran hak THR.
