Dino Patti Djalal Ingatkan Pemerintah Realistis di BoP, Soroti Risiko Stagnan

Suara.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah untuk tetap realistis terhadap peran Indonesia di Board of Peace (BoP). Mengingat masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi ke depan.

Menurut Dino terdapat potensi BoP tidak akan berdiri lama karena kepentingan negara-negara anggotanya yang berbeda, terlebih Amerika Serikat dan Israel.

"Kita harus 'realistis' mengenai keterbatasan peran Imdonesia dalam BoP, mengenai kelemahan BoP, dan memperhitungkan risiko BoP menjadi stagnan - bahkan ambruk - karena kepentingan dan visi anggotanya - termasuk Trump, dan Netanyahu - masih berbeda-beda dan pasti akan mengalami perbenturan yang sulit dijembatani," tulis Dino dalam akun X pribadinya @dinopattidjalal, Jumat (20/2/2026).

Dino menyorot peran Presiden AS Donald Trump di dalam BoP tampak sangat dominan.

Diketahui, BoP kini sudah memulai langkah setelah negara-negara anggota melakukan pertemuan perdana di Washington DC, Kamis (19/2). Kendati demikian, Dino mengatakan proses ke depan masih rapuh dan penuh risiko.

Dino mengatakan tantangan di lapangan khususnya terkait demiliterisasi masih sangat berat, meski roda aspek keamanan di BoP sudah mulai bergulir dengan pembentukan Palestinian Security Force & International Stabilization Force.

Menurutnya kapasitas Palestinian Security Force yang akan dilatih Yordania dan Mesir yang sedang dibentuk untuk menjaga keamanan di Gaza masih penuh tandatanya.

Dino menyoroti pidato-pidato pihak AS yang terkesan tidak terdapat empati terjadap korban jiwa dan penderitaan warga Gaza dalam 2 tahun terakhir. Bahkan, menurutnya, hal tersebut tidak disinggung.

"Pernyataan seorang anggota eksekutif BoP terhadap potensi nilai real estate/bisnis di Gaza (ditaksir sampai $ 150 milyar) tidak sensitif terhadap nurani warga Gaza | Saya tidak melihat referensi mengenai aspek 'political development' di Gaza dalam masa transisi, umumnya hanya mengenai aspek administrasi | Tatakelola dana yang dikumpulkan BoP masih belum jelas, dan akan banyak disorot | Negara-negara Islam dan mayoritas muslim dalam BoP sementara ini nampak kompak | Proses di lapangan masih jauh dari 'Palestine-led process'," tulis Dino.

Pegang Opsi Keluar

Dino mengingatkan pentingnya bagi Indonesia untuk memilih opsi keluar. Ia mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tidak menyampaikan mengenai iuran Indonedia di BoP untuk menjadi anggota permanen.

"Saya apresiasi Presiden Prabowo TIDAK mengumumkan kontribusi Indonesia $ 1 milyar untuk menjadi anggota permanen BoP," kata Dino.

Menurutnya, keikutsertaan Indonesia di BoP memang tidak perlu sampai menjadi anggota permanen. Sebaliknya, Indonesia harus menyimpan opsi keluar bila tujuan BoP sudah tidak sejalan.

"Karena memang Indonesia tidak perlu berambisi untuk menjadi anggota permanen BoP dan perlu selalu pegang opsi untuk keluar dari BOP kalau terjadi penyelewengan misi BoP. Peran sumbang pasukan penjaga perdamaian sudah cukup," kata Dino.

Dino memberikan catatan terhadap pidato Prabowo di dalam pertemuan perdana BoP. Ia mencatat pidato Prabowo di KTT BoP yang tidak menyebut mengenai Two State Solution atau Palestinian Statehood.