DPR Minta Pemerintah Batasi Pemudik Motor yang Membawa Anak dan Istri di Lebaran 2026

Suara.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta pemerintah membatasi jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor pada musim Lebaran 2026. Permintaan tersebut disampaikan menyusul tingginya angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua dalam beberapa tahun terakhir.

Hal itu diungkapkan Huda dalam diskusi bertema “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman” yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Ia memaparkan data statistik yang menunjukkan kondisi keselamatan pemudik motor cukup mengkhawatirkan.

"Saya mencatat, sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 yang lalu, ada presentasi yang cukup tinggi sekali, dimana tingkat kecelakaan mudik 75,9 persen itu kecelakaan yang dialami oleh para pemudik pengguna sepeda motor. Jadi angka ini cukup tinggi sekali," ujarnya.

Huda menjelaskan bahwa angka tersebut mencerminkan jumlah pemudik yang sangat besar menggunakan sepeda motor.

"Saya ingin menyebut sekali lagi, 75,9 persen angka kecelakaan kita itu menimpa pengguna sepeda motor. Yang berjumlah 75,9 persen itu setara dengan 179,566 pemudik yang menggunakan sepeda motor. Jadi kalau saya ditanya apakah angka ini mengkhawatirkan? Sangat mengkhawatirkan," sambungnya.

Untuk menekan risiko tersebut, ia mendorong pemerintah memaksimalkan program mudik gratis agar masyarakat tidak perlu membawa keluarga menggunakan sepeda motor saat perjalanan jauh.

"Tapi paling tidak pengguna sepeda motor yang selama ini mengajak anak dan istrinya mudik dengan menggunakan sepeda motor. Saya berharap yang ini untuk bisa dibatasi semaksimal mungkin, semampu pemerintah, dikonversi untuk disediakan, difasilitasi menggunakan angkutan, moda angkutan, mudik gratis," jelasnya.

Huda juga menyoroti tingginya korban kecelakaan dari kalangan usia muda.

"Itu angkanya 28,54 persen. Jadi, kategorinya termasuk yang anak-anak muda, dan kita enggak boleh menggadaikan masa depan anak muda kita kecelakaan, karena kita tidak secara maksimal memastikan mereka terhindar dari kecelakaan dalam menggunakan sepeda motor. Karena belum mungkin dilarang, tapi ini perlu menjadi perhatian serius oleh pihak pemerintah," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, membenarkan bahwa sepeda motor masih menjadi moda transportasi paling rawan dalam arus mudik. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi.

"Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya, yang pertama tentu kita menyiapkan mudik gratis motor, baik itu melalui kereta api, kemudian bus juga dengan sepeda motornya. Ini sebagai upaya kita untuk mengurangi para calon pemudik ini menggunakan angkutan sepeda motor," kata Aan.

Selain penyediaan transportasi pengganti, pemerintah juga akan menyiagakan posko kesehatan khusus bagi pemudik motor di berbagai titik peristirahatan.

"Kita juga sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengecekan ya di tempat-tempat atau di rest area yang sudah kita siapkan, terutama untuk sepeda motor ini. Nanti ada level-levelnya dari kesehatan, ini harus istirahat dulu, ini tidak boleh melakukan perjalanan lagi, ini harus diobati, itu sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan," tuturnya.

Terkait pengaturan lalu lintas, Aan menyebut rekayasa di lapangan akan dilakukan secara dinamis oleh pihak kepolisian.

"Betul (ada rekayasa) tentu nanti dari teman-teman kepolisian itu akan menilai ya volume kendaraan lalu lintas di penggal-penggal tersebut," pungkas Aan.