- Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, meminta pemerintah menunda kenaikan BBM subsidi akibat konflik Timur Tengah.
- Kenaikan harga BBM harus menjadi opsi terakhir guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi domestik.
- Pemerintah didesak membedah komponen harga BBM serta mencari solusi teknis fiskal sebelum mengambil kebijakan kenaikan.
Suara.com - Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.
Menurutnya, menaikkan harga BBM harus menjadi opsi "paling akhir" guna menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka inflasi.
Ia mengakui bahwa ketidakpastian global saat ini memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mencontohkan fluktuasi harga minyak yang sempat menyentuh angka 100 dolar AS per barel pada Senin lalu, namun kembali turun ke level 80 dolar AS pada hari berikutnya.
"Pemerintah harus menyiapkan banyak skenario yang sifatnya memberikan bantalan terhadap APBN kita. Mengingat asumsi ICP (Indonesian Crude Price) kita dipatok di angka 70 dolar, tentu ada risiko fiskal ketika harga melewati itu. Namun, yang disiapkan tidak semuanya harus menaikkan harga BBM," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah untuk melakukan pembedahan mendalam terhadap komponen-komponen pembentuk harga BBM sebelum mengambil kebijakan ekstrem.
Ia menekankan bahwa kenaikan harga BBM akan langsung memicu administered price inflation atau inflasi yang dipicu oleh kebijakan pemerintah.
"Kalau BBM dinaikkan harganya, nanti harga pokok transportasi pasti akan naik, pangan juga naik karena biaya produksi meningkat. Ini yang ingin dijaga pemerintah, kenapa subsidi diberikan? Supaya tidak memberikan tekanan terhadap inflasi dan mempengaruhi daya beli. Jika daya beli terganggu, pertumbuhan ekonomi kita akan terdampak," jelasnya.
Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa sebagai negara net importer, Indonesia memiliki celah untuk mengelola selisih harga.
Indonesia mengekspor minyak mentah produksi dalam negeri dengan harga tinggi, dan mengimpor minyak untuk konsumsi dalam negeri dengan harga yang lebih rendah.
"Sebenarnya banyak yang bisa kita exercise untuk menghindari kenaikan harga minyak secara langsung. Ada selisih kurs dan selisih harga dari minyak kita yang lebih mahal. Jika kita mendetailkan unsur-unsur pembentuk harga di dalam minyak, opsi kenaikan itu seharusnya ditaruh paling akhir," tegasnya.
Pernyataan ini muncul merespons analisis mengenai potensi kenaikan harga BBM jika konflik di Timur Tengah terus menghimpit ruang fiskal APBN 2026.
Misbakhun berharap pemerintah lebih kreatif dalam mencari solusi teknis dibandingkan harus membebankan kenaikan harga langsung kepada konsumen.
TERPOPULER
