REGIONAL:
- Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Barends, menyoroti lebih dari 800 lubang tambang yang belum direklamasi di Kalimantan Selatan.
- Tercatat 20 korban jiwa hingga tahun 2026 akibat lubang tambang terbuka yang mengancam keselamatan masyarakat setempat.
- Pemerintah didesak membuat peta jalan jelas untuk penutupan tambang dan menindak tegas korporasi yang melanggar aturan.
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Mercy Barends, menyoroti keberadaan ratusan lubang tambang yang belum direklamasi di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kondisi tersebut dinilai berbahaya karena telah menimbulkan korban jiwa di masyarakat.
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), terdapat lebih dari 800 lubang tambang yang belum ditutup di wilayah tersebut.
“Hingga tahun 2026 tercatat sekitar 20 korban meninggal dunia, baik anak-anak maupun orang dewasa akibat lubang tambang yang terbiarkan,” kata Mercy Barends kepada wartawan, Selasa (10/3).
Mercy menilai kondisi itu menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pascatambang.
Ia menegaskan pemerintah perlu menyusun road map yang jelas untuk penutupan lubang tambang serta penataan area pertambangan agar tidak membahayakan warga.
“Walaupun sudah ada pemasangan plang peringatan, itu tidak cukup. Area tambang harus diperjelas buffer zone-nya sehingga orang tidak keluar masuk seenaknya di lingkungan pertambangan,” ujarnya.
Politikus PDIP tersebut menekankan bahwa aktivitas pertambangan tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.
“Pertambangan boleh berjalan, tetapi harus sesuai aturan main dan semua pihak terkait, termasuk korporasi, harus ditindak tegas jika melanggar,” katanya.
Mercy juga menyinggung adanya dugaan oknum pejabat yang melindungi praktik tambang ilegal. Ia menilai hal tersebut memperburuk penanganan pascatambang yang seharusnya menjadi prioritas.
“Ada oknum pejabat yang ikut melakukan backup terhadap illegal mining. Penanganan pascatambang harus dilakukan sesuai prinsip pertambangan berkelanjutan atau sustainable mining agar dampak lingkungan dan risiko keselamatan masyarakat bisa diminimalisasi,” pungkasnya.
TERPOPULER