Gubernur Pramono Pastikan Jakarta Tiadakan Operasi Yustisi bagi Pendatang Baru, Tapi...

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan pernyataan resmi mengenai fenomena pendatang baru yang masuk ke ibu kota.

Dalam agenda di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026), Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan untuk meniadakan Operasi Yustisi.

“Kami sudah memutuskan, tidak akan ada lagi Operasi Yustisi,” ujar Pramono.

Keputusan tersebut menandai arah kebijakan baru dalam menyambut arus masuk warga dari berbagai daerah.

Pramono menekankan bahwa Jakarta adalah kota inklusif yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib atau sekadar kembali menetap.

Kendati demikian, Pramono memberikan catatan khusus bagi para perantau yang berniat menetap di Jakarta.

Ia berharap pendatang baru telah membekali diri dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah maupun dunia usaha di Jakarta.

“Harapannya, mereka yang datang ke Jakarta memiliki kompetensi yang dibutuhkan saat ini, baik oleh pemerintah maupun sektor industri di ibu kota,” tambahnya.

Pramono juga memaparkan realitas kerasnya kehidupan di Jakarta yang tidak selalu sejalan dengan ekspektasi banyak orang.

Menurutnya, setiap individu wajib memiliki keahlian mumpuni agar mampu bertahan dan bersaing di tengah dinamika ekonomi yang kompetitif.

“Pendatang baru harus siap bekerja keras,” tegasnya.

Meski memberikan peringatan mengenai tantangan hidup di Jakarta, Pramono kembali menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan mengambil tindakan represif di sektor kependudukan pada masa arus balik nanti.

Jakarta kini lebih mengedepankan kesadaran diri para pendatang untuk mandiri dan memiliki keahlian khusus, ketimbang melakukan razia identitas secara masif.

“Jakarta terbuka bagi siapa saja,” pungkas Pramono.