- Pemerintah sedang mengkaji pemotongan gaji anggota DPR dan kabinet untuk menghemat anggaran dan mencegah defisit.
- Kajian ini terinspirasi dari kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan oleh pemerintah Pakistan.
- Selain pemotongan gaji, efisiensi lain termasuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas dan membatasi konsumsi BBM.
Suara.com - Pemerintah mulai mendetailkan kajian untuk pemotongan gaji anggota DPR, anggota kabinet dan rencana lainnya dalam penghematan anggaran demi mencegah defisit.
Sebelumnya, niat melakukan pemotongan gaji pejabat itu dilirik Presiden Prabowo Subianto usai membandingkan kebijakan Pakistan, imbas konflik di Timur Tengah.
"Sedang kita detailkan kajiannya," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Pras menyampaikan dari sisi pasokan BBM, ia menegaskan tidak perlu khawatir. Sebab pasokan BBM, sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipastikan aman. Cadangan yang tersisa, terus diisi kembali sehingga tidak kosong.
"Namun tentunya kita harus menjadikan ini menjadi sebuah pelajaran untuk mengefisienkan diri kita, kan begitu sama, dulu belum ada kejadian juga anggaran bagaimana kita mengefisienkan dalam tanda kutip," kata Pras.
Mengenai arahan penghematan yang disampaikan Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, Pras menegaskan kepala negara mengimbau jajaran pemerintahan untuk menjadi contoh dalam melakukan efisiensi.
"Bapak presiden kemarin itu dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang mengimbau kepada kita semua, yang tentunya nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan," kata Pras.
Kaji Efisiensi Potong Gaji
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih mengkaji sejumlah opsi penghematan, mulai dari pemotongan gaji anggota DPR hingga anggota kabinet.
Langkah mengkaji efisiensi berupa pemotongan gaji pejabat hendak dilalukan Prabowo setelah ia membandingkan kebijakan dalam negeri pemerintah Pakistan. Ia menjabarkan sejumlah kebijakan Pakistan sebagai contoh mengenai upaya penghematan anggaran yang bisa dilakukan untuk mencegah defisit.
"Ini hanya contoh ya, ini contoh, maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Diketahui sejumlah negara, semisal Pakistan telah menerapkan berbagai kebijakan dalam mencegah dampak akibat situasi konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah.
Prabowo mencontohkan kebijakan yang kini sudah diterapkan Pakistan
"Ini langkah Pakistan ya, ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu covid," kata Prabowo.
Pakistan kekinian menerapkan sejumlah kebijakan, semisal memotong waktu kerja per pekan hingga menerapkan work from home (WFH).
"Mereka melaksanakan WFH kerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi empat hari," kata Prabowo.
Bukan hanya itu, Pakistan bahkan menerapkan pemangkasan gaji bagi para pejabat. Hasil penghematan kemudian dialihkan untuk membantu rakyat di lapisan terbawah.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, ada semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," kata Prabowo.
Prabowo menyampaikan Pakistan juga memangkas pasokan BBM untuk semua kementerian. Pemerintah mewajibkan 60 persen kendaraan dinas untuk tidak digunakan setiap saat.
"Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel, dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," kata Prabowo.
Menghadapi dampak dari perang, Pakistan kini menyetop semua kunjungan dinas ke luar negeri. Pakistan turut melakukan efisiensi anggaran untuk acara, pesta, dan sebagainya.
"Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka pindah ke online, kemudian semua sekolah berhenti untuk dua minggu ya mungkin ini menghadapi Idulfitri," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan paparannya ihwal kebijakan Pakistan hanya sebagai contoh. Kendati demikian, ia membuka opsi untuk mengkaji penerapan kebijakan serupa.
Jaga Defisit
Walaupun begitu, Prabowo berkeyakinan dua sampai tiga tahun mendatang Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat.
"Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit," kata Prabowo.
Prabowo menargetkan kondisi APBN tetap seimbang, "Itu paling ideal dan itu saya kira bisa kita lakukan."
"Bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah-masalah kebocoran, tidak efisien, masalah-masalah under invoicing, undercounting, manipulasi administratif dan lain sebagainya. Ini besar ini, kebocoran ini besar, maaf saya akan selalu bicara masalah ini, kita sudah lakukan langkah-langkah," tandasnya