REGIONAL:
- Pejabat Zambia mengungkap dugaan pelecehan seksual sebagai syarat pencalonan politik menjelang Pemilu 13 Agustus mendatang.
- Kepala Divisi Gender mengimbau calon politisi perempuan merekam dan melaporkan permintaan layanan seksual tersebut sebagai praktik tidak etis.
- Aktivis menyebut praktik pemerasan seksual ini sebagai *sextortion* yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik Zambia.
Suara.com - Pejabat senior pemerintah Zambia mengungkap dugaan praktik pelecehan serius dalam proses pencalonan menjelang pemilu Agustus mendatang.
Sejumlah perempuan yang ingin maju sebagai kandidat politik disebut diminta memberikan layanan seksual agar bisa dipilih partai.
Kepala Divisi Gender di kantor presiden, Mainga Kabika, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari calon politisi perempuan.
“Saya mengimbau para kandidat perempuan untuk merekam semua kasus ini. Saya menerima banyak pesan yang melaporkan mereka diminta layanan seksual sebagai syarat pencalonan, dan ini tidak dapat diterima,” ujarnya dilansir dari BBC.
Kabika tidak menyebut partai mana yang terlibat, namun menegaskan praktik tersebut terjadi menjelang pemilu nasional yang dijadwalkan berlangsung 13 Agustus.
Dalam pemilu itu, warga Zambia akan memilih presiden, anggota parlemen, serta pejabat daerah.
Ketimpangan gender di politik Zambia masih sangat besar.
Pemerintah sebelumnya menyatakan hanya sekitar 15 persen anggota parlemen berasal dari perempuan, angka yang dinilai mencerminkan hambatan budaya dan struktural yang kuat.
Ketua dewan Non-Governmental Gender Organisations Coordinating Council, Beauty Katebe, menyebut praktik yang terjadi sebagai bentuk sextortion.
“Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena membuat banyak perempuan enggan terjun ke politik, terutama sebagai kandidat,” katanya kepada media.
Untuk informasi, sextortion adalah pemerasan atau pelecehan seksual di mana seseorang dipaksa melakukan tindakan seksual, memberikan foto/video intim, atau memenuhi permintaan seksual sebagai syarat untuk mendapatkan sesuatu atau agar terhindar dari ancaman.
Katebe mengatakan banyak korban enggan melapor karena tekanan budaya dan rasa malu.
Ia mendorong pembentukan pengadilan khusus agar kasus pelecehan dalam politik bisa diproses cepat.
“Jika pelaku benar-benar diungkap, mereka pasti akan berhenti. Hukum harus diperketat untuk melindungi perempuan dalam politik,” tegasnya.
Pemerintah Zambia sebelumnya mengakui kesenjangan gender masih besar meski sudah ada beberapa perempuan di posisi tinggi, termasuk Wakil Presiden Mutale Nalumango.
Namun, jumlah perempuan dalam jabatan strategis negara masih jauh dari seimbang.
Kontributor: M.Faqih
TERPOPULER
