- Sekretariat Wapres menggelar dialog kolaborasi lintas sektor pada 11 Maret 2026 untuk memperkuat UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
- Forum tersebut menyoroti ketiadaan kriteria jelas dalam mendefinisikan pencapaian "naik kelas" bagi pelaku UMKM.
- Berbagai pihak menyoroti tantangan seperti rendahnya wirausaha perempuan (37%) dan pentingnya legalitas NIB serta sertifikasi halal.
“Jadi perempuan juga harus berusaha, tidak hanya laki-laki. Kita lihat bahwa perempuan paling kuat, paling struggle,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MPP Perempuan ICMI, Euis Amalia, menyoroti pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari daya saing produk, termasuk bagi UMKM.
“Tidak ada pengecualian, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia, even itu produk Amerika, akhirnya harus bersertifikasi halal. Mungkin ini harus menjadi sebuah komitmen,” kata Euis.
Di sisi lain, Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI, Mellisa Hamid, menekankan pentingnya dukungan ekosistem bagi pengusaha perempuan agar dapat berkembang secara optimal.
“Banyak pengusaha perempuan dan kita ini butuh support system, juga butuh dukungan dari pemerintah, dan juga butuh wadah yang sehat untuk teman-teman perempuan bisa berkarya,” ujarnya.
TERPOPULER
