Pemerintah Siapkan Skema WFH 1 Hari Seminggu untuk Tekan Konsumsi BBM, Berlaku Pasca Lebaran?

Suara.com - Pemerintah Republik Indonesia tengah menggodok kebijakan baru terkait pola kerja masyarakat di tengah fluktuasi kondisi ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema kerja fleksibel atau work from home (WFH) sebagai langkah strategis merespons kenaikan harga minyak dunia yang terus membayangi stabilitas ekonomi nasional.

Kebijakan ini diproyeksikan tidak hanya menyasar pegawai di lingkungan pemerintahan, tetapi juga membuka ruang bagi sektor swasta untuk menerapkan pola serupa.

Langkah ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika global yang berdampak langsung pada biaya energi dan mobilitas masyarakat di kota-kota besar.

Efisiensi Waktu Kerja dan Respon Harga Minyak

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Airlangga Hartarto menekankan bahwa kajian mendalam sedang dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan ini.

Fokus utama dari skema WFH ini adalah menciptakan efisiensi di berbagai lini, terutama dalam penggunaan energi fosil yang harganya sangat bergantung pada pasar internasional.

"Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," ujar Airlangga dalam pernyataan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026) sore.

Airlangga menjelaskan lebih lanjut bahwa rancangan kebijakan ini memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam skema lima hari kerja.

Dengan demikian, pekerja tetap menjalankan kewajibannya secara penuh, namun dengan pengurangan frekuensi perjalanan menuju kantor satu kali dalam sepekan.

Cakupan kebijakan ini direncanakan cukup luas, meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), sektor swasta, hingga jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Implementasi Pasca Lebaran dan Kondisi Global

Mengenai waktu pelaksanaan, pemerintah telah memberikan kisi-kisi bahwa kebijakan ini kemungkinan besar akan mulai diterapkan setelah masa libur Lebaran.

Namun, Airlangga menegaskan bahwa pengumuman resmi mengenai tanggal pasti dan petunjuk teknisnya akan dilakukan setelah seluruh konsep matang dan siap diimplementasikan secara nasional.

"Setelah Lebaran, tapi nanti akan kita tentukan waktunya," ucap dia sebagaimana dilansir Antara.

Pemerintah juga akan terus memantau variabel-variabel eksternal yang menjadi dasar kebijakan ini.

Durasi dan keberlanjutan penerapan WFH akan sangat bergantung pada perkembangan situasi geopolitik dan dampaknya terhadap harga komoditas energi dunia.

"Nanti kita lihat situasi harga minyak, situasi perang, jadi kita ikuti situasinya," kata Airlangga.

Faktor ketidakpastian global, termasuk konflik di berbagai kawasan yang memicu ketegangan pasokan minyak, menjadi alasan kuat mengapa pemerintah merasa perlu mengambil langkah antisipatif melalui pengurangan mobilitas masyarakat.

Dukungan Presiden Prabowo dan Target Penghematan BBM

Rencana penerapan kembali skema WFH ini mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden menilai bahwa pengurangan mobilitas harian pekerja dapat menjadi solusi efektif untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional.

Airlangga menambahkan Presiden Prabowo memberikan tanggapan positif terhadap rencana WFH karena dinilai dapat mendorong penghematan, terutama dari sisi penggunaan bahan bakar akibat berkurangnya mobilitas.

Berdasarkan estimasi awal, penghematan yang bisa dicapai melalui skema satu hari WFH ini tergolong cukup besar bagi pengeluaran rumah tangga maupun beban subsidi negara.

"(Respons Presiden) baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. penghematannya cukup signifikan 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan," pungkasnya.

Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menginginkan Indonesia lebih proaktif dalam menghadapi krisis energi global.

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden telah mengingatkan jajarannya untuk tidak lengah terhadap situasi dunia yang tidak menentu.

"Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

Pemerintah berharap dengan adanya skema WFH yang terukur, beban ekonomi akibat tingginya harga minyak dapat diredam, sekaligus memberikan keseimbangan baru dalam pola kerja masyarakat pasca-pandemi yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi global.