- Pemerintah Kuba menolak tegas spekulasi negosiasi dengan AS mengenai penggantian Presiden Miguel Diaz-Canel.
- Penolakan ini muncul sebagai respons atas laporan media AS mengenai upaya pemerintahan Trump mengganti pemimpin Kuba.
- Ketegangan meningkat akibat sanksi ekonomi AS menyebabkan krisis energi dan pemadaman listrik nasional di Kuba.
Suara.com - Pemerintah Kuba secara tegas menolak spekulasi bahwa mereka bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait nasib Presiden Miguel Diaz-Canel.
Wakil Menteri Luar Negeri, Carlos Fernandez de Cossio, menyebut isu tersebut tidak berdasar dan menyentuh kedaulatan negara.
“Sistem politik Kuba tidak untuk dinegosiasikan, dan tentu saja presiden maupun jabatan pejabat mana pun bukan objek negosiasi dengan Amerika Serikat,” tegas Fernandez de Cossio dalam konferensi pers, Sabtu (20/3/2026) seperti dilansir dari Aljazeera.
Pernyataan ini membantah laporan media AS yang menyebut pemerintahan Donald Trump tengah mendorong penggulingan Diaz-Canel.
Laporan tersebut menyebut skenario yang diinginkan Washington mirip pendekatan terhadap Nicolas Maduro di Venezuela, yakni mengganti pemimpin tanpa membubarkan struktur pemerintahan.
![(Gambar tidak asli, digunakan sebagai ilustrasi) Nicolas Maduro, Presiden Venezuela ditangkap militer AS [Ist/via Military Leak]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/01/04/43599-nicolas-maduro-presiden-venezuela-ditangkap-militer-as.jpg)
Namun, kritik menyebut pendekatan itu berisiko mempertahankan elit lama, termasuk pengaruh keluarga Fidel Castro yang telah lama berkuasa.
Diaz-Canel sendiri merupakan presiden pertama di luar keluarga Castro sejak 1976, menandai transisi simbolis dalam politik Kuba.
Di sisi lain, ketegangan meningkat setelah Trump memperketat tekanan ekonomi terhadap Kuba.
Washington menghentikan pasokan minyak dari sekutu regional dan bahkan melabeli Kuba sebagai ancaman luar biasa, langkah yang memperburuk krisis energi di pulau tersebut.
Dampaknya langsung terasa. Kuba mengalami pemadaman listrik nasional setelah lebih dari enam minggu tanpa impor minyak, memengaruhi hampir 10 juta penduduk.
Perserikatan Bangsa-Bangsa pun memperingatkan potensi keruntuhan kemanusiaan jika kondisi terus memburuk.
Meski demikian, Havana tetap membuka ruang dialog terbatas.
“Ada isu-isu kompleks seperti perdagangan dan kompensasi yang bisa dibahas, tetapi membutuhkan dialog serius,” kata Fernandez de Cossio.
Fernandez de Cossio menekankan bahwa Kuba juga menuntut ganti rugi atas embargo panjang yang diberlakukan AS sejak era Perang Dingin.
Sementara itu, Diaz-Canel menuduh Washington melancarkan perang ekonomi untuk melemahkan negaranya.
TERPOPULER
