Tekan Konsumsi BBM, Pemerintah Pertimbangkan ASN WFA dan Sekolah Daring

Suara.com - Pemerintah mulai menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di berbagai sektor layanan publik. Salah satu opsi yang dibahas adalah penerapan skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kemungkinan penyesuaian metode pembelajaran sekolah secara daring mulai April 2026.

Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno secara daring pada Senin (16/3/2026). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah efisiensi energi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Pratikno menegaskan kebijakan penghematan energi harus dirancang secara terukur dan berbasis data agar tidak mengganggu layanan kepada masyarakat, termasuk proses belajar mengajar.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati lima strategi utama untuk menekan konsumsi energi lintas instansi. Pertama, penerapan skema kerja fleksibel atau flexible working arrangement bagi ASN. Kedua, penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja.

Strategi berikutnya adalah pembatasan mobilitas perjalanan dinas, penerapan langkah hemat energi dalam operasional gedung perkantoran, serta penyesuaian metode pembelajaran antara daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran.

Meski demikian, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka untuk menjaga kualitas proses belajar. Pendekatan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.

Dalam pembahasan rapat, pemerintah juga mencatat sejumlah isu yang masih memerlukan kajian lanjutan. Di antaranya mekanisme distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah akibat pembelajaran daring, serta skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi peserta didik.

Kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut direncanakan mulai berlaku pada April 2026. Pemerintah menilai koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Pratikno.

Hasil rapat koordinasi tersebut selanjutnya akan dirumuskan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto yang memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan sekaligus rekomendasi langkah-langkah penghematan yang dapat diterapkan pemerintah.