- DPR RI mendorong opsi sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar pembayaran THR karena sanksi administratif dinilai tidak efektif.
- Anggota Komisi IX DPR RI menyarankan pengawasan THR harus dilakukan sejak dini melalui audit perusahaan sebelum tenggat waktu pembayaran.
- Kementerian Ketenagakerjaan diminta mempercepat penyelesaian laporan aduan THR dan melibatkan Ombudsman sebagai pengawas eksternal.
Suara.com - Pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) dinilai tak lagi cukup ditangani dengan sanksi administratif. DPR mendorong negara bersikap lebih tegas dengan membuka opsi pidana bagi perusahaan yang membandel.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan pelanggaran perusahaan dalam pembayaran THR bagi pegawainya sudah harus mulai dipertimbangkan sebagai pelanggaran pidana. Sebab selama ini, pelanggaran THR hanya dikenakan sanksi administratif, seperti pembatasan layanan publik hingga penghentian usaha, namun dalam praktiknya sanksi tersebut jarang benar-benar dijalankan.
"Ini menyangkut hak pekerja. Kalau terus dianggap pelanggaran administratif, maka pelaku tidak akan pernah jera. Negara harus hadir lebih tegas," kata Edy dikutip dari ANTARA, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, pemerintah selama ini cenderung gamang dalam menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang gagal membayar THR. Kekhawatiran akan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) justru membuat penegakan aturan menjadi tidak efektif.
Akibatnya, kata dia, sanksi administratif yang ada saat ini kehilangan relevansi dan tidak mampu menekan pelanggaran yang terus berulang.
Edy pun mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Salah satunya dengan memastikan kesiapan perusahaan dalam membayar THR jauh sebelum tenggat waktu.
"Pengawasan tidak boleh hanya muncul menjelang Lebaran atau setelah ada laporan. Tahun berikutnya, perusahaan yang pernah melanggar harus didatangi, diaudit, dan dipastikan sudah menganggarkan THR. Ini bentuk pencegahan yang konkret," ujarnya.
Selain itu, Edy juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat penyelesaian laporan yang masih tertunda dengan memperjelas peran pengawas ketenagakerjaan.
Ia menekankan pentingnya pengawasan eksternal agar tidak terjadi pembiaran dalam penegakan aturan.
"Kerja pengawas harus diawasi. Libatkan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas eksternal agar tidak ada pembiaran," kata dia.
Sementara pemerintah telah menegaskan penanganan aduan THR 2026 akan dipercepat dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan seluruh laporan akan ditindaklanjuti secara cepat dan intensif guna menjamin hak pekerja tetap terpenuhi. Ia juga memastikan tingginya jumlah laporan menjadi perhatian serius dan telah meminta seluruh pengawas ketenagakerjaan, baik di pusat maupun daerah, segera bergerak memproses setiap aduan.
“Di tengah masih tingginya laporan pembayaran THR 2026, Kemnaker meminta pengawas ketenagakerjaan bergerak cepat memeriksa setiap aduan agar hak pekerja/buruh segera dipenuhi,” ujar Yassierli kepada wartawan, Kamis (26/3/2026).
TERPOPULER
