Kasus Andrie Yunus dan Kudeta Merayap: Eks BAIS Desak Presiden Copot Panglima TNI dan Kapolri

Suara.com - Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS dinilai bukan sekadar tindak kriminal, melainkan bagian dari dinamika kekuasaan yang lebih kompleks. Mantan intelijen negara, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, melihat adanya indikasi ancaman sistemik yang mengarah pada pelemahan pemerintahan dari dalam.

Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sri menyampaikan bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks politik kekuasaan yang tengah berlangsung.

“Kalau saya mencermati ini ada sasarannya adalah dalam rangka pembusukan Presiden, dan juga ini langkah-langkah apa namanya kudeta merayap,” ujarnya, dikutip Selasa (31/3/2026).

Menurut Sri, pola yang terjadi menunjukkan adanya akumulasi tekanan yang tidak bersifat langsung, tetapi perlahan melemahkan legitimasi pemerintahan. Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk krisis multidimensional yang berpotensi menjatuhkan kekuasaan tanpa konfrontasi terbuka.

“Kita lihat bahwa begitu multidimensional ancaman ini... negara kekuasaan ini jatuh bukan karena ada satu kekuatan bersenjata, tapi akumulasi dari krisis-krisis,” katanya.

Desakan Pembersihan Lingkar Kekuasaan

Sri menilai respons Presiden sejauh ini belum menyentuh akar persoalan. Menurutnya, kemarahan atau kekecewaan saja tidak cukup tanpa langkah struktural yang tegas.

“Seharusnya Presiden melaksanakan langkah-langkah vetting, pembersihan di lingkungan terdekatnya... yang masih berafiliasi dengan kekuatan lama,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa persoalan utama terletak pada adanya dualisme loyalitas di dalam institusi negara, yang membuka ruang bagi konflik kepentingan.

“Presiden juga harus melihat di mana kemungkinan kerawanan-kerawanan ini, termasuk potensi dualisme loyalitas,” kata Sri.

Dalam perspektif intelijen, kondisi tersebut dinilai berbahaya karena dapat mengganggu soliditas komando dan efektivitas pengambilan keputusan di tingkat tertinggi.

Presiden Dinilai Terisolasi

Sri menyebut adanya kemungkinan kesinambungan kepentingan dengan kekuasaan lama. Ia menilai warisan kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya di bawah Joko Widodo masih kuat memengaruhi struktur saat ini. Kondisi tersebut membuat Presiden seolah bekerja sendiri tanpa dukungan optimal dari jajaran pembantunya.

“Ujung-ujungnya Presiden hari ini seperti kesepian. Semua persoalan ditangani sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyinggung adanya hambatan komunikasi di sekitar Presiden yang menyebabkan informasi penting tidak tersampaikan secara utuh.

“Yang sampai hanya yang bikin senang beliau... jangan dikasih informasi yang bikin dia pusing,” katanya.

Fenomena tersebut, menurut Sri, berpotensi menciptakan bias dalam pengambilan kebijakan karena Presiden tidak mendapatkan gambaran situasi secara komprehensif.

Dorongan Reshuffle dan Evaluasi Pimpinan Lembaga

Dalam konteks pemulihan kepercayaan publik, Sri menilai perlu adanya langkah berani berupa evaluasi hingga pergantian pejabat strategis.

“Kalau perlu, ini menyangkut situasi keamanan yang belum beres, Kapolri ganti kenapa tidak... Panglima TNI ganti,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut bukan semata soal pergantian figur, tetapi bagian dari upaya membangun kembali legitimasi pemerintahan di mata publik.

“Untuk membangun legitimasi masyarakat... bersihkan kabinet, evaluasi Kapolri dan Panglima TNI... itu dengan sendirinya akan meningkatkan kepercayaan publik,” pungkasnya.

Reporter: Dinda Pramesti K