- Peneliti PSKP UGM mendesak Presiden Prabowo bersikap tegas setelah tiga prajurit TNI gugur di Lebanon pada 1 April 2026.
- Indonesia diminta segera keluar dari Board of Peace untuk menghindari dampak buruk eskalasi perang Israel dan Amerika Serikat.
- Langkah politis tersebut dinilai penting sebagai bentuk protes atas tindakan Israel serta menjaga kredibilitas politik luar negeri Indonesia.
Suara.com - Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (PSKP UGM), Achmad Munjid, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil sikap tegas menyusul gugurnya tiga prajurit TNI dalam tugas penjaga perdamaian (peacekeeping) di Lebanon.
Termasuk salah satunya untuk secara tegas keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Menurut Munjid, pemerintah harus berani keluar dari BoP guna menghindari dampak lebih buruk dari eskalasi perang yang dipicu oleh tindakan semena-mena dari Israel dan AS ini.
"Jadi kalau Prabowo mau mengambil sikap yang tegas, saya kira ini kesempatan yang tepat untuk dilakukan," kata Munjid, Rabu (1/4/2026).
Mengingat bahwa eskalasi perang yang sudah semakin tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat. Apalagi Indonesia berkontribusi besar dalam pengiriman pasukan perdamaian bahkan melampaui negara dengan penduduk lebih besar seperti Cina dan India.
"Jadi dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif, ya ini saatnya Prabowo secara aktif menyampaikan suara keras, mengecam eskalasi perang dan yang pasti aktor utamanya Amerika dan Israel," tegasnya.
"Semakin cepat Prabowo menyampaikan statement politik terbuka, itu saya kira akan semakin baik dan yang pasti dia harus menuntut keadilan bagi TNI kita yang tewas itu," imbuhnya.
Selain desakan untuk mengecam pelaku penyerangan, Munjid turut menyarankan agar Indonesia segera mengambil langkah politis tegas dengan keluar dari BoP.
Masa depan gencatan senjata di wilayah konflik, termasuk Gaza, kata dia, kini terancam gagal total seiring niat Israel untuk menduduki Lebanon. Kondisi ini membuat keberadaan Indonesia di dalam BOP menjadi tidak relevan lagi dengan tujuan perdamaian yang ingin dicapai.
"Jadi masa depan BoP tidak jelas, alasan berdirinya BoP banyak masalah, waktu Indonesia masuk ke BoP juga banyak problem. Saya kira dalam situasi sekarang Prabowo perlu bertindak tegas, sebagai langkah politik untuk menarik diri dari BoP," ujarnya.
Munjid mengakui bahwa konsekuensi politik jika Indonesia akhirnya memutuskan keluar dari BoP tidak dapat dihindari. Terutama dalam hal hubungan dengan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump.
"Ya tentu saja ada ongkos politiknya, ada konsekuensi politiknya," tandasnya.
Namun, ia menilai dengan tetap bertahan di BoP justru akan membawa kerugian yang lebih besar bagi posisi Indonesia di mata internasional.
Belum lagi melihat saat ini tren global menunjukkan banyak negara mulai menjauhi aliansi yang dipimpin Trump. Misalnya saja Malaysia yang telah menarik diri dari perjanjian dagang, hingga Spanyol yang secara terbuka tidak memberikan dukungan.
"Justru kalau kita tidak mengambil langkah untuk menarik diri dari BoP itu nanti kita bisa kena getahnya juga. Kalau perang berkepanjangan, kemudian seluruh dunia memusuhi Trump dan kita menjadi temannya Trump, ya apa yang akan kita dapatkan?" pungkasnya.
TERPOPULER
