- Pemkot Yogyakarta memberlakukan pembatasan kuota BBM kendaraan dinas mulai pekan depan untuk mendukung efektivitas kebijakan kerja dari rumah.
- Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran belanja BBM daerah dari Rp10,7 miliar menjadi Rp6 miliar per tahun.
- Pemkab Sleman tetap mewajibkan ASN bekerja di kantor guna menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal bagi masyarakat.
Menurut Harda, karakteristik pelayanan di daerah mengharuskan kehadiran fisik petugas untuk memudahkan pelayanan.
"Nanti kalau ada masyarakat yang betul-betul segera mendapatkan pertolongan, nanti akan ribet. Banyak hal lah yang artinya pertimbangan kami untuk kami melayani seperti biasa," ucapnya.
Sejauh ini, Bupati mengaku telah melakukan dialog dengan jajaran internal untuk memetakan sektor mana saja yang memungkinkan untuk bekerja secara daring.
Namun, hasil evaluasi sementara menunjukkan hampir seluruh instansi di Pemkab Sleman bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Sehingga memang kebijakan WFO (work from office) tetap menjadi pilihan utama.
"Saya sudah dialog dengan teman-teman itu kelihatannya kalau yang di WFH itu hampir nggak ada. Teman-teman kami ASN nggak ada masalah (tetap WFO)," ujarnya.
Terkait kaitan kebijakan ini dengan upaya efisiensi energi atau penggunaan BBM, Harda menegaskan tidak akan mengambil langkah gegabah dalam memotong anggaran atau kegiatan perangkat daerah.
Ia mengaku masih akan memilih untuk mengidentifikasi kembali agenda-agenda yang dianggap tidak mendesak.
"Sehingga kami tidak serampangan langsung potong 'oh dikurangi sekian' akan saya akan identifikasi kegiatan apa saja yang memang seharusnya tidak dilakukan ya jangan dilakukan. Ini nanti akan efisiensi sendiri kalau itu butuh efisiensi," tegasnya.
TERPOPULER
