Pemkot Yogyakarta Batasi BBM Kendaraan Dinas, Sleman Tetap WFO dan Tolak WFH

Suara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan memberlakukan sistem plafonisasi atau pembatasan kuota BBM bagi kendaraan dinas mulai pekan depan. Hal ini untuk semakin mengefektifkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat sesuai arahan Mendagri.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkap bahwa jatah bensin bagi mobil dan sepeda motor dinas yang digunakan oleh ASN Pemkot Yogyakarta akan dibatasi.

"Surat keputusan bahwa ada plafonisasi untuk mobil kita beri 5 liter per hari, untuk sepeda motor 1 liter per hari, untuk empat hari," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Hasto menekankan bahwa jatah tersebut merupakan batas maksimal yang diberikan selama hari kerja. Sehingga para pegawai yang menggunakan kendaraan dinas harus menyesuaikan pengeluaran BBM mereka dengan plafon yang telah ditetapkan.

"Mulai minggu depan, Senin sudah kita plafon," imbuhnya.

Langkah ini diprediksi mampu menghemat anggaran daerah dalam jumlah yang signifikan. Berdasarkan hitungan kasar, Hasto memproyeksikan belanja BBM yang semula mencapai Rp10,7 miliar per tahun dapat ditekan hingga menjadi Rp6 miliar per tahun.

Tidak hanya membatasi konsumsi harian, Wali Kota turut berencana melakukan efisiensi besar-besaran terhadap jumlah kendaraan operasional.

Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk mulai menginventarisasi mobil-mobil dinas yang dianggap sudah tidak produktif atau berusia tua. Rencananya kendaraan itu diharapkan untuk segera dilelang guna mengurangi beban biaya perawatan dan pemborosan energi.

"Mengurangi jumlah mobil dinas yang sudah tua-tua lebih baik dilelang. Mobil-mobil itu dilelang karena kalau jalan ya boros, kemudian juga mudah rusak," tuturnya.

Selain aspek kebijakan formal, Pemkot Yogyakarta turut menginisiasi gerakan moral bagi para pegawai ASN untuk beralih ke transportasi ramah lingkungan. 

"Kami mengadakan gerakan moral untuk memakai kendaraan yang tidak berbensin ya tapi sifatnya gerakan moral, tidak hanya satu hari kalau saya gerakannya ya sebanyak mungkin hari gitu," tandasnya.

Pemkab Sleman Tetap WFO

Sementara itu Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyatakan bahwa penerapan WFH di tingkat kabupaten justru dinilai kurang efektif dalam menjaga kualitas pelayanan publik. 

Oleh sebab itu, Pemkab Sleman memastikan bahwa para ASN tetap masuk seperti biasa. 

"Itu perintah saya hormati tetapi berkaitan dengan WFH itu kalau di wilayah kabupaten, khususnya di Sleman itu, nggak bisa optimal. Sehingga saya tetap melayani masyarakat seperti biasa," kata Harda kepada awak media, Rabu (1/4/2026).

Menurut Harda, karakteristik pelayanan di daerah mengharuskan kehadiran fisik petugas untuk memudahkan pelayanan. 

"Nanti kalau ada masyarakat yang betul-betul segera mendapatkan pertolongan, nanti akan ribet. Banyak hal lah yang artinya pertimbangan kami untuk kami melayani seperti biasa," ucapnya.

Sejauh ini, Bupati mengaku telah melakukan dialog dengan jajaran internal untuk memetakan sektor mana saja yang memungkinkan untuk bekerja secara daring.

Namun, hasil evaluasi sementara menunjukkan hampir seluruh instansi di Pemkab Sleman bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Sehingga memang kebijakan WFO (work from office) tetap menjadi pilihan utama.

"Saya sudah dialog dengan teman-teman itu kelihatannya kalau yang di WFH itu hampir nggak ada. Teman-teman kami ASN nggak ada masalah (tetap WFO)," ujarnya.

Terkait kaitan kebijakan ini dengan upaya efisiensi energi atau penggunaan BBM, Harda menegaskan tidak akan mengambil langkah gegabah dalam memotong anggaran atau kegiatan perangkat daerah. 

Ia mengaku masih akan memilih untuk mengidentifikasi kembali agenda-agenda yang dianggap tidak mendesak.

"Sehingga kami tidak serampangan langsung potong 'oh dikurangi sekian' akan saya akan identifikasi kegiatan apa saja yang memang seharusnya tidak dilakukan ya jangan dilakukan. Ini nanti akan efisiensi sendiri kalau itu butuh efisiensi," tegasnya.