KPK Wanti-wanti Investasi Rp6,74 Triliun di Kawasan Industri, Ini Titik Rawan yang Disorot

Dythia Novianty

Sabtu, 04 April 2026 | 07:11 WIB
KPK Wanti-wanti Investasi Rp6,74 Triliun di Kawasan Industri, Ini Titik Rawan yang Disorot
Ilustrasi gedung KPK. (Antara)
baca 10 detik
  • KPK mengingatkan Kemenperin pada 2 April 2026 agar mewaspadai potensi korupsi dalam realisasi investasi Rp6,74 triliun di kawasan industri.
  • Pemetaan risiko oleh KPK menemukan kerawanan hukum pada aspek perizinan, penanaman modal, serta pengembangan di sejumlah kawasan industri strategis.
  • KPK mendorong optimalisasi sistem monitoring SIINas serta penguatan regulasi melalui undang-undang baru guna menciptakan iklim investasi yang transparan.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mewaspadai potensi risiko tata kelola dalam realisasi investasi sebesar Rp6,74 triliun yang tersebar di 175 kawasan industri sepanjang 2025.

Peringatan ini menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi sekaligus menjaga iklim investasi tetap sehat dan transparan.

Langkah preventif tersebut ditegaskan melalui koordinasi lanjutan antara KPK dan Kemenperin yang digelar pada 2 April 2026.

KPK menilai potensi kerawanan harus diantisipasi sejak dini agar tidak mengganggu kepastian hukum bagi investor, khususnya di tengah tantangan penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan bahwa sektor industri memiliki keterkaitan erat dengan persepsi korupsi, terutama karena tingginya interaksi dengan investor asing.

“Faktor ekonomi turut memengaruhi Indeks Persepsi Korupsi sebab lebih banyak bersinggungan dengan perusahaan asing,” ujar Dian dilansir dari laman Antara, Sabtu (4/4/2026).

Sejak Maret 2026, KPK bersama Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin telah melakukan pemetaan risiko serta meninjau sejumlah kawasan industri strategis.

Beberapa di antaranya meliputi Kawasan Industri Jababeka, Surya Cipta Industrial Estate Karawang, Jatiluhur Industrial Smart City, Kawasan Industri Terpadu Batang (KEK Industropolis Batang), hingga Kawasan Industri Candi.

Dari hasil pemetaan tersebut, KPK menemukan sejumlah titik rawan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam proses perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan industri.

baca juga
Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK, Dian Patria. [Suara.com/Dea]
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria. [Suara.com/Dea]

“Kami mendorong pengelola kawasan berperan membantu pemerintah dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi,” kata Dian.

KPK juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem investasi.

Tidak hanya terkait perizinan, pemda dinilai memiliki tanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur pendukung hingga pengawasan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Keterlibatan aktif pemda akan memperkuat ekosistem tata kelola kawasan industri yang berintegritas sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan, KPK menekankan pentingnya penguatan sistem monitoring melalui optimalisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta akses data industri bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin, Winardi, menegaskan bahwa pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan tata kelola yang bersih dan berintegritas.

“Pendampingan KPK terhadap realisasi investasi selama 2025 dapat menguatkan seluruh proses pertumbuhan industri untuk tetap berada dalam koridor integritas,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah memperkuat regulasi melalui pembentukan Undang-Undang tentang Kawasan Industri yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

“Langkah ini penting untuk memperkuat aspek regulasi sekaligus memastikan hukum pengelolaan kawasan industri,” kata Winardi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Gus Yaqut Bantah Terima Uang 30 Ribu USD dari Maktour dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Gus Yaqut Bantah Terima Uang 30 Ribu USD dari Maktour dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 14:45 WIB

Penetapan Tersangka Baru Kasus Haji Patahkan Klaim Yaqut Tak Terima Uang

Penetapan Tersangka Baru Kasus Haji Patahkan Klaim Yaqut Tak Terima Uang

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 12:32 WIB

KPK Ungkap Aliran Dana USD 406 Ribu Kepada Gus Alex di Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK Ungkap Aliran Dana USD 406 Ribu Kepada Gus Alex di Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 11:46 WIB

Direktur Maktour Diduga Beri Gus Alex dan Pejabat Kemenag Ribuan Dolar AS Demi Kuota Haji Khusus

Direktur Maktour Diduga Beri Gus Alex dan Pejabat Kemenag Ribuan Dolar AS Demi Kuota Haji Khusus

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 10:44 WIB

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 00:33 WIB

Singgung Gus Yaqut, Eks Wamenaker Noel Minta Jadi Tahanan Rumah: Harus Ajukan Dong!

Singgung Gus Yaqut, Eks Wamenaker Noel Minta Jadi Tahanan Rumah: Harus Ajukan Dong!

News | Senin, 30 Maret 2026 | 17:53 WIB

Terkini

IHSG Berpotensi Terkunci di Zona Merah, 8 Saham Ini Bisa Jadi Cuan

IHSG Berpotensi Terkunci di Zona Merah, 8 Saham Ini Bisa Jadi Cuan

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 07:23 WIB

Cara Memindahkan eSIM ke HP Baru dengan Mudah, Ikuti Langkah-Langkahnya

Cara Memindahkan eSIM ke HP Baru dengan Mudah, Ikuti Langkah-Langkahnya

Tekno | Rabu, 18 November 2026 | 07:22 WIB

Taisei Marukawan Gabung Timnas Indonesia, 3 Nama Ini Berpeluang Tersingkir!

Taisei Marukawan Gabung Timnas Indonesia, 3 Nama Ini Berpeluang Tersingkir!

Your Say | Rabu, 18 November 2026 | 07:15 WIB

Proyek Jalintim Bikin Macet Panjang, DPRD Riau Minta BPJN dan Kontraktor Diperiksa

Proyek Jalintim Bikin Macet Panjang, DPRD Riau Minta BPJN dan Kontraktor Diperiksa

Riau | Rabu, 18 November 2026 | 07:12 WIB

Gaji, Tunjangan, dan Hak Pensiun Irjen Eko Hadi Santoso Usai Kasus Penyadapan

Gaji, Tunjangan, dan Hak Pensiun Irjen Eko Hadi Santoso Usai Kasus Penyadapan

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 07:11 WIB

Hasil Visum Korban Keluar! Polda NTT Periksa Yosef Lede Terkait Kasus Kekerasan Seksual

Hasil Visum Korban Keluar! Polda NTT Periksa Yosef Lede Terkait Kasus Kekerasan Seksual

News | Rabu, 18 November 2026 | 07:10 WIB

Kredit Konsumsi Rumah Tangga Melambat, Ada Apa dengan Daya Beli Masyarakat

Kredit Konsumsi Rumah Tangga Melambat, Ada Apa dengan Daya Beli Masyarakat

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 07:05 WIB

Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam, Mana yang Lebih Cocok untuk Kulit Wajah?

Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam, Mana yang Lebih Cocok untuk Kulit Wajah?

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 07:04 WIB

Pungli Izin Tinggal WNA Disebut Terjadi Sejak 2018, Silmy Karim Klaim Punya Bukti Menghentikannya

Pungli Izin Tinggal WNA Disebut Terjadi Sejak 2018, Silmy Karim Klaim Punya Bukti Menghentikannya

News | Rabu, 18 November 2026 | 07:00 WIB

50 Persen Lebih Investor Pasar Modal RI Berusia di Bawah 30 Tahun

50 Persen Lebih Investor Pasar Modal RI Berusia di Bawah 30 Tahun

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 07:00 WIB

×