30 Negara Bersatu Rancang Strategi Pembukaan Selat Hormuz Pasca Gencatan Senjata

Suara.com - Kekhawatiran terhadap terhentinya arus logistik global memicu puluhan petinggi militer dunia berkumpul secara virtual.

Inggris mengambil inisiatif untuk memimpin koordinasi lintas negara guna mencari solusi atas kebuntuan di wilayah perairan strategis.

Sebanyak 30 negara lebih terpantau mengirimkan perwakilan militer mereka dalam agenda konferensi daring yang digelar Selasa (7/4).

Fokus utama pertemuan ini adalah merumuskan langkah taktis dalam menjamin kelancaran lalu lintas kapal di Selat Hormuz.

Langkah ini diambil setelah kawasan tersebut mengalami gangguan serius yang mengancam ketahanan energi berbagai negara di dunia.

Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan bahwa kolaborasi internasional sangat krusial dalam menghadapi situasi darurat di jalur laut tersebut.

"Perencana militer, sekutu, dan mitra dari 30 lebih negara bergabung dalam konferensi perencanaan virtual hari ini untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan akses ke Selat Hormuz di masa depan aman dan mudah," kata kementerian melalui pernyataan, dikutip dari Sputnik.

Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi pemulihan akses pelayaran yang menjadi urat nadi distribusi minyak dan gas bumi.

Selain aspek militer, pendekatan diplomasi tingkat tinggi juga terus digalakkan oleh negara-negara yang tergabung dalam koalisi.

Sebelumnya, pertemuan antara para menteri luar negeri telah dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai ancaman keamanan di kawasan.

Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, memimpin dialog strategis tersebut guna membahas opsi kebijakan yang lebih tegas.

Para diplomat dari berbagai negara koalisi mencapai kesepakatan untuk mempertimbangkan mekanisme tekanan terhadap pihak Iran.

Upaya ini mencakup potensi penerapan sanksi ekonomi demi mendesak pembukaan kembali jalur pelayaran yang saat ini terhambat.

Inggris juga telah menyiapkan draf deklarasi resmi terkait kesiapan bantuan untuk mengatasi blokade di wilayah perairan tersebut.

Hingga saat ini, tercatat ada 38 negara yang telah memberikan tanda tangan dukungan terhadap dokumen usulan Inggris.