- Pengamat Politik UMY Zuly Qodir menyoroti wacana reshuffle kabinet Presiden Prabowo akibat kinerja menteri yang belum mencapai target maksimal.
- Perombakan kabinet dilakukan untuk menyingkirkan menteri dengan loyalitas ganda yang dianggap mengganggu soliditas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
- Langkah reshuffle bertujuan memperkuat basis koalisi dan strategi politik jangka panjang untuk menghadapi kontestasi pemilihan umum tahun 2029 mendatang.
Suara.com - Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menyoroti wacana perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Setidaknya terdapat tiga alasan yang diduga menjadi pertimbangan kuat mengapa Presiden Prabowo memilih untuk melakukan penyegaran di jajaran pembantunya.
Faktor pertama yang paling menonjol secara akademis adalah persoalan kinerja menteri atau wakil menteri yang dianggap belum mencapai target maksimal.
"Pertimbangan yang pertama ya biar kelihatan akademik maka ini soal kinerja," kata Zuly saat dihubungi Suara.com, Rabu (8/4/2026).
Menurut Zuly, evaluasi akan dilakukan terhadap menteri yang dianggap memiliki rapor 'merah' atau bahkan hanya 'kuning'. Jika seorang pejabat dinilai berkinerja buruk, maka pergantian posisi menjadi hal yang tak terelakkan demi memastikan jalannya roda pemerintahan tetap efektif.
Namun, di luar persoalan kinerja teknis, Zuly mencium adanya faktor kedua yang lebih sensitif yakni terkait loyalitas para menteri.
Ia menduga ada fenomena menteri "dua kaki" yang memiliki keterikatan kuat baik kepada Presiden Prabowo maupun kepada tokoh presiden sebelumnya. Hal ini yang menjadi faktor digantinya menteri atau wakil menteri tersebut.
"Jadi ada kedekatan dengan presiden sebelumnya dan juga kedekatan dengan yang sekarang. Kalau dua kaki maka soliditas di dalam kabinet ini menjadi diragukan," tegasnya.
Aspek ketiga yang tidak kalah penting adalah strategi jangka panjang menyongsong kontestasi politik di masa depan. Meskipun masa jabatan baru berjalan, langkah reshuffle dipandang sebagai persiapan dini untuk memperkuat basis koalisi menuju tahun 2029.
"Yang ketiga adalah wah ini saya akan me-reshuffle orang-orang ini dan demi apa? Ya memperkuat untuk menuju 2029. Tahun kedua itu sudah tahun ketiga harus sudah siap-siap, tiga empat sudah harus matang betul menuju tahun 2029," tuturnya.
"Maka siapa yang akan diajak berikutnya, diajak itu artinya diajak koalisi, ya diajak untuk membersamai bahkan diajak untuk ikut membiayai," imbuhnya.
Terkait waktu pelaksanaan, ia menilai reshuffle bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan presiden. Termasuk di tengah kondisi eskalasi geopolitik maupun ancaman krisis energi dan ekonomi seperti saat ini.
Kondisi itu justru dapat menjadi alasan kuat untuk merombak kabinet untuk mencari sosok yang berani melakukan terobosan atau berpikir di luar kebiasaan.
Meskipun enggan menyebutkan nama secara spesifik, Zuly meyakini presiden dan timnya sudah mengantongi daftar menteri yang kinerjanya kurang memuaskan atau memiliki loyalitas yang meragukan.
Ia memperkirakan narasi yang akan muncul ke publik nantinya tetap akan fokus pada alasan kinerja sebagai alasan formal yang dapat diterima secara akademis.
TERPOPULER
