Tekanan dari masyarakat sipil dinilai dapat mempersempit ruang terjadinya pelanggaran tata ruang maupun penyimpangan kebijakan.
Para peneliti menilai bahwa pengelolaan banjir ke depan perlu mengintegrasikan berbagai pendekatan, mulai dari solusi teknis, solusi berbasis alam, hingga penguatan tata kelola.
Selain itu, transparansi dalam pengambilan kebijakan serta akuntabilitas politik menjadi faktor penting dalam menciptakan kota yang lebih tangguh terhadap risiko banjir.
Tanpa adanya upaya pembenahan dalam aspek tersebut, risiko banjir di kota-kota pesisir Indonesia dinilai akan terus berulang meskipun investasi infrastruktur terus ditingkatkan.
Penulis: Vicka Rumanti