Ketimbang Tambah Utang Luar Negeri, Ekonom UMY Minta Prabowo Pangkas Gaji Pejabat

Suara.com - Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Imamudin Yuliadi, menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan langkah tegas seperti pemotongan gaji pejabat daripada menambah utang luar negeri untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, opsi penambahan utang luar negeri bukan solusi yang tepat untuk mengatasi pelebaran defisit fiskal, terutama di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah saat ini.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar utang luar negeri Indonesia berdenominasi mata uang asing. Ketika nilai tukar rupiah melemah hingga menembus Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, beban utang secara otomatis meningkat jika dihitung dalam rupiah.

Dalam kondisi tersebut, penambahan utang baru justru berpotensi meningkatkan risiko fiskal dalam jangka menengah.

“Pemotongan gaji pejabat merupakan salah satu bentuk kebijakan yang berdampak luas karena memberikan contoh nyata penghematan dan efisiensi anggaran negara,” kata Imamudin, Kamis (9/4/2026).

Meski keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, Imamudin menilai kebijakan tersebut memiliki nilai simbolik yang kuat dalam menjaga stabilitas sosial, terutama saat daya beli masyarakat tengah tertekan.

“Langkah ini menunjukkan bahwa upaya efisiensi tidak hanya dibebankan kepada masyarakat, tetapi dimulai dari jajaran pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sinyal penghematan dari pemerintah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, terutama ketika tekanan ekonomi sedang dirasakan oleh masyarakat.

Meski demikian, Imamudin mengingatkan bahwa pemotongan gaji pejabat saja tidak cukup untuk menutup celah fiskal tanpa dukungan sumber pembiayaan lain. Karena itu, pemerintah didorong untuk lebih agresif dalam mengejar pengembalian aset hasil korupsi sebagai alternatif pendanaan yang lebih sehat.

Menurutnya, selama ini pengembalian aset tersebut belum dimaksimalkan dalam perhitungan fiskal, padahal potensi yang dimiliki cukup signifikan tanpa menambah beban bunga utang di masa depan.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengetatan belanja negara yang telah mulai dilakukan pemerintah, seperti pemangkasan biaya perjalanan dinas serta seleksi ketat terhadap proyek pembangunan yang dinilai tidak menjadi prioritas.

“Pemerintah perlu semakin selektif dalam memanfaatkan anggaran negara. Dalam situasi seperti ini, penghematan signifikan pada sektor nonprioritas menjadi langkah yang tidak dapat dihindari,” pungkasnya.