- Gubernur Pramono Anung menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi JAKI di Jakarta tetap stabil meski terdapat kasus manipulasi laporan.
- Kurangnya supervisi pejabat kelurahan terhadap petugas lapangan memicu tindakan manipulasi laporan yang merusak integritas layanan birokrasi pemerintah daerah.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencopot oknum pejabat terkait dan memberikan peringatan keras untuk mencegah terulangnya praktik manipulasi serupa.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan aduan melalui aplikasi JAKI tetap terjaga pasca skandal foto manipulasi AI di Kalisari, Jakarta Timur.
Pramono menegaskan bahwa grafik aduan dari penduduk Jakarta tidak menunjukkan adanya penurunan yang signifikan meskipun diterpa skandal.
"Laporan warga ke JAKI tidak turun, karena JAKI itu kami pantau setiap hari," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Namun, temuan manipulasi laporan di wilayah Kalisari membuka fakta bahwa hal itu merupakan pola lama yang dilakukan oleh oknum serupa.
Kurangnya supervisi dari pejabat tingkat kelurahan dituding menjadi penyebab utama para petugas lapangan bisa bertindak di luar aturan.
"Artinya kontrol yang tidak baik, baik itu dari lurah yang bertanggung jawab, kasi pemerintahan, kasi ekonomi dan pembangunan, menyerahkan sepenuhnya kepada PPSU," jelas Pramono.
Sebagai langkah nyata dalam menjaga integritas pelayanan, Pemprov DKI Jakarta telah mencopot sejumlah pejabat yang dinilai paling bertanggung jawab.
Pramono menekankan bahwa kredibilitas aplikasi JAKI sangat krusial karena merupakan representasi dan wajah dari pengelolaan birokrasi di Jakarta.
"Ini adalah wajah Jakarta, ini adalah kepercayaan tentang Jakarta. Kami mengambil tindakan tegas dan untuk itu tidak boleh terulang kembali," tambahnya.
Otoritas ibu kota juga berencana mengumpulkan seluruh elemen petugas lapangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh pada pekan mendatang.
Peringatan keras akan diberikan agar tidak ada lagi oknum yang berani merusak sistem kepercayaan yang sudah dibangun antara pemerintah dan masyarakat.
"Saya akan menyampaikan dan memberikan memperingatkan kepada siapa pun yang akan melakukan itu, sekali lagi, kami tidak akan memberikan maaf jadi langsung kami berhentikan," tegasnya.
Pramono mengakhiri keterangannya dengan ultimatum bahwa tindakan tegas tanpa ampun berlaku bagi seluruh wilayah tanpa terkecuali.
Termasuk temuan terbaru tentang dugaan manipulasi timestamp foto untuk laporan penindakan aduan di JAKI, yang diviralkan di media sosial dan diduga melibatkan oknum dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan.
"Pokoknya semua yang melakukan itu, mau di Jakarta Selatan maupun di Kalisari, di mana saja, kami akan mengambil tindakan tegas. Tidak ada kompromi untuk itu," pungkas Pramono.