Deddy Sitorus Respons Ajakan Gibran Ngantor di IKN: Dengan Senang Hati, Tapi Masalahnya...

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, merespons ajakan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk bersama-sama berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Ia mengaku tidak keberatan, namun ia memberikan catatan kritis mengenai perbedaan peran antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Deddy menjelaskan, bahwa secara geografis, IKN merupakan wilayah yang berdekatan dengan daerah pemilihannya (dapil), sehingga berkantor di sana justru memudahkan mobilitasnya. 

Namun, ia menilai Gibran sebagai Wapres perlu memahami mekanisme kerja DPR yang berbeda dengan pemerintah.

"Wah, dengan senang hati. IKN itu tetanggaan dengan Dapil saya, jadi tak perlu ongkos mahal-mahal buat ke dapil. Masalahnya. pak Wapres itu mungkin gak ngerti natur dan bedanya cabang eksekutif dengan cabang legislatif," ujar Deddy kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Ia menekankan bahwa sebagai anggota legislatif, pekerjaannya bersifat kolektif dan sangat bergantung pada kehadiran mitra kerja dari unsur eksekutif. 

Tanpa kehadiran kementerian terkait di IKN, keberadaan anggota DPR di sana dinilai tidak akan produktif.

"Saya ini bukan Menteri atau kepala lembaga dan juga bukan Dirjen yg merupakan cabang eksekutif dan didukung perangkat birokrasi dan anggaran. Jadi kalau saya ke sana, itu sama saja ngajak liburan atau menyepi karena pekerjaan saya sebagai anggota komisi itu sifatnya kolektif," tegasnya.

Deddy menyatakan bahwa usulannya agar pemerintah mulai berkantor di IKN adalah langkah serius untuk mencegah pemborosan anggaran negara. Menurutnya, fasilitas untuk eksekutif sudah tersedia dan seharusnya segera dimanfaatkan.

"Usulan saya itu serius, gedung-gedung eksekutif yg sudah dibangun itu harus dimanfaatkan agar tidak masuk kategori pemborosan. Di sana sudah dibangun fasilitas untuk Presiden/Wapres dan 4 Menko beserta perangkat penunjangnya. Tidak ada salahnya dimanfaatkan secara bergiliran masing-masing selama 1 bulan. Kalau tidak memungkinkan semua dalam satu kementerian, bisa satu atau dua kedirjenan. Masa iya uang negara yg sudah habis ratusan triliun tidak dimanfaatkan?" tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti fakta bahwa infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif saat ini belum tersedia di IKN. Ia mempertanyakan efektivitas jika DPR harus berkantor di sana tanpa adanya fasilitas dan mitra kerja.

"Kalau DPR harus ikut berkantor disana, kenapa tidak? Persoalannya, DPR itu bekerja secara kolektif dalam komisi-komisi dan AKD beserta para mitra unsur eksekutifnya. DPR hanya bisa melakukan fungsinya di sana jika para mitranya juga di ada di sana. Misalnya, kalau komisi 2 ke sana maka harus ada unsur Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, Men-PAN/RB dan yg lainya di sana. Jika tidak, di sana itu mau ngapain? Mungkin Pak Wapres tidak mengikuti proses pembangunan IKN, bahwa sampai saat ini belum ada infrastruktur legislatif dan Judikatif yg dibangun di sana," jelas Deddy.

Lebih lanjut, Deddy menyarankan agar Wapres lebih fokus mengajak jajaran kementerian atau lembaga pemerintah yang relevan untuk mulai beraktivitas di IKN agar pembangunan yang sudah berjalan tidak sia-sia.

"Jadi saya sarankan agar Pak Wapres ngajak kementerian dan atau lembaga pemerintahan mana yg relevan diajak ke sana. Ke sana itu buat kerja, bukan menyepi," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons positif dorongan dari DPR agar aktivitas pemerintahan mulai dipusatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia bahkan mengajak seluruh elemen penyelenggara negara untuk bersama-sama berkantor di ibu kota baru tersebut.

Menurut Gibran, langkah ini penting seiring penetapan IKN sebagai pusat politik nasional pada 2028. Dengan demikian, keberadaan lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif di satu kawasan dinilai menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

"Terima kasih atas masukan dari Bapak Anggota Dewan Yang Terhormat Deddy Sitorus. Nanti kita sama-sama berkantor di IKN," kata Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

"Karena IKN telah ditetapkan sebagai ibu kota politik di tahun 2028. Sehingga penyelenggaraan negara baik dari sisi eksekutif, yudikatif dan legislatif harus terpenuhi," kata Wapres menambahkan.