-
Negosiasi Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan terkait Selat Hormuz.
-
Blokade Iran di jalur energi dunia memicu lonjakan harga minyak dan gas global.
-
Ketegangan militer meningkat seiring laporan pemasangan ranjau di jalur pelayaran strategis internasional.
Suara.com - Kebuntuan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan mengancam stabilitas ekonomi dunia akibat sengketa Selat Hormuz.
Delegasi tingkat tinggi kedua negara gagal menyepakati poin-poin krusial untuk mengakhiri ketegangan yang melibatkan jalur logistik global tersebut.
Kondisi ini memperpanjang ketidakpastian pasar energi mengingat posisi tawar Iran yang masih mengunci akses pelayaran internasional.

Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan tidak ada kesepakatan yang tercapai setelah memimpin delegasi AS dalam pembicaraan tatap muka dengan pihak Iran di Pakistan.
Pertemuan yang berlangsung di tengah rapuhnya gencatan senjata ini berakhir tanpa dokumen kerja sama formal yang ditandatangani.
Pihak Iran yang diwakili Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf tetap bersikukuh pada posisi pertahanan wilayah perairan mereka.
Ia mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya kembali ke AS tanpa membawa hasil kesepakatan.
Narasi dari Teheran menunjukkan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz hanya bisa terjadi melalui kerangka negosiasi yang lebih luas.
Status quo di perairan strategis tersebut dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap tekanan ekonomi yang diberikan oleh Washington.
Media Iran menyebut perbedaan pandangan, termasuk terkait pembuakan kembali Selat Hormuz, yang menjadi hambatan utama dalam perundingan.
Dampak Serius Sektor Energi
Stagnasi diplomasi ini langsung berdampak pada fluktuasi harga minyak mentah dan gas alam cair di pasar internasional.
Selat Hormuz merupakan urat nadi utama bagi distribusi setidaknya 20 persen pasokan minyak mentah yang dikonsumsi dunia.
Kegagalan ini membuat klaim perdamaian pekan lalu menjadi sangat rapuh dan sulit untuk diimplementasikan secara teknis.
Pihak Iran diwakili oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf.